PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu menghasilkan sejumlah arahan terkait penguatan kedua program prioritas pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembahasan rapat difokuskan pada dua agenda utama, yakni penyempurnaan pelaksanaan program MBG dan penguatan fungsi Koperasi Desa Merah Putih. Menurut dia, koperasi tersebut tidak akan berperan sebagai ritel atau pasar swalayan.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan barang-barang subsidi,” kata Zulkifli Hasan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam.
Selain menjadi jalur distribusi bantuan, koperasi juga akan menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian masyarakat. Peran itu dijalankan ketika harga komoditas seperti gabah dan jagung turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga petani tetap memperoleh kepastian harga.
Adapun mengenai program Makan Bergizi Gratis, Zulkifli mengatakan pemerintah menargetkan seluruh persoalan dan hambatan pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Setelah proses pembenahan selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah lanjutan.
Menurut Zulkifli, sejumlah kendala yang menjadi perhatian pemerintah antara lain masih adanya wilayah yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat MBG, tetapi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih merata.
Rapat terbatas itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta jajaran Badan Gizi Nasional.
