PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) belum akan membebani anggaran subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah mengklaim kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih terkendali selama harga minyak dunia berada di kisaran US$92–US$93 per barel.
Airlangga mengatakan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menghadapi tekanan nilai tukar hingga akhir tahun. Perhitungan tersebut mengacu pada asumsi harga minyak yang dinilai masih berada dalam batas kemampuan APBN.
“Ya kalau kami lihat kan masih naik turun dan selama harga minyak secara global masih dibeli di harga US$92 sampai US$93, dan Rupiah di level ini relatif sampai Desember, sih, masih aman,” ujar Airlangga di kantornya, Kamis malam, 12 November 2026.
Sebelumnya, pemerintah telah menghitung kemampuan APBN dalam menyerap kenaikan harga minyak dunia sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Iran pada awal 2026. Pemerintah menyatakan anggaran negara masih mampu menanggung rata-rata harga minyak hingga US$100 per barel sepanjang tahun tanpa membuat defisit melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, asumsi makro dalam APBN 2026 sebenarnya masih jauh di bawah kondisi pasar saat ini. Pemerintah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.
Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menjadi dua faktor yang paling sensitif terhadap perubahan postur anggaran. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berpotensi menambah belanja negara Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit APBN Rp6,8 triliun.
Adapun setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat menambah beban belanja negara Rp6,1 triliun dan memperbesar defisit sekitar Rp800 miliar.
Pada Rabu, 11 November 2026, Airlangga juga mengakui belanja subsidi dan kompensasi energi menghadapi tekanan, baik dari kenaikan biaya maupun peningkatan konsumsi. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi Pertamina RON 90 atau Pertalite.
Airlangga mengatakan pemerintah telah menambah kuota Pertalite dan menyiapkan tambahan anggaran untuk menopang pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero).
“Kuotanya sudah ditambah. Nanti kalau di energi, kan, ada biaya kompensasi. Nah, mungkin salah satunya [anggaran] bisa diambil dari sana,” kata Airlangga.
Airlangga Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal
Di tengah penguatan dolar AS, Airlangga mendorong diversifikasi pengelolaan mata uang untuk mengurangi risiko nilai tukar dalam kegiatan perdagangan dan investasi internasional.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) bersama negara mitra dagang.
Indonesia, misalnya, telah memperkuat kerja sama transaksi mata uang lokal dengan Cina. Bank Indonesia juga memiliki bank kliring renminbi (RMB clearing bank) untuk mendukung pasar uang dan valuta asing domestik.
Fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses likuiditas renminbi di pasar dalam negeri, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi Indonesia-Cina, serta memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara.
Airlangga menyebut sebanyak 12 bank nasional telah memiliki fasilitas kliring melalui Bank of China. Menurut dia, penggunaan yuan dapat mengurangi risiko fluktuasi mata uang dalam perdagangan kedua negara.
Nilai ekspor Indonesia ke Cina tercatat mencapai US$110 miliar. Airlangga menilai besarnya nilai perdagangan tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan penggunaan renminbi dalam transaksi internasional.
“Nah kalau kita menggunakan currency renminbi atau yuan, ini kan tentunya kita bisa menghemat risiko terhadap mata uang. Kita ketahui juga bahwa rating [kredit] kita di China itu AAA, untuk tingkat bunga 7 tahun kalau enggak salah 2,7%,” ujarnya.
Mantan Menteri Perindustrian itu juga meminta Indonesia memanfaatkan peluang pembiayaan di Cina, terutama ketika suku bunga negara-negara maju diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu panjang.
Menurut Airlangga, diversifikasi mata uang dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Jadi kalau selama ini kita menggunakan currency yang lain itu relatif kan sekarang bunganya lagi higher for longer, jadi, 10 bulan pun angkanya sudah tinggi. Nah ini kita baik untuk melakukan mix currency management, itu saja message-nya,” kata dia.
