PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Ririn Aprilia, dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau (RTH).
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asri Sandra Firmanti dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Sidoarjo, Kamis, 12 November 2026.
“Terdakwa Ririn Aprilia terbukti melanggar Pasal 604 KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c KUHP,” kata Asri saat membacakan tuntutan.
Selain pidana penjara selama dua tahun, jaksa menuntut Ririn membayar denda Rp 10 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari.
Jaksa mengungkapkan, tindak pidana korupsi itu berlangsung pada Januari hingga Juli 2023. Dalam pelaksanaannya, Ririn diduga bekerja sama dengan tiga perusahaan swasta, yakni CV Multi Pratama, CV Borong Persada, dan PT Greenciti Teknologi Indonesia, dengan memanfaatkan proyek pengadaan pemerintah.
Pengadaan dilakukan melalui sistem e-purchasing. Dua perusahaan swasta ditetapkan sebagai penyedia fasilitas lampu hias tersebut. Namun, dalam praktiknya, seluruh pekerjaan justru diserahkan kepada PT Greenciti Teknologi Indonesia yang dipimpin Basiran.
“Namun pada praktiknya seluruh pekerjaan tersebut justru diserahkan sepenuhnya kepada PT Greenciti Teknologi Indonesia yang dipimpin oleh Basiran,” ujar Asri.
Menurut jaksa, praktik tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta ketentuan dalam surat pesanan resmi.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, perkara pengadaan lampu hias taman dan RTH tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 306 juta.
