PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons polemik mengenai kategori desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Airlangga mengatakan pembagian desil menggunakan data yang dihimpun melalui mekanisme sensus dan survei. Menurut dia, data tersebut menjadi basis pemerintah dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat.
“Desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN,” kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2026.
Namun Airlangga tidak menjelaskan secara rinci apakah penentuan posisi desil terutama merujuk pada tingkat pengeluaran, pendapatan, kepemilikan aset, atau kombinasi sejumlah indikator. Ia hanya mengatakan indikator sosial ekonomi tersebut dihimpun melalui survei.
“Ya, itu berdasarkan survei,” ujarnya.
Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang ditentukan berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Variabel tersebut antara lain pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Polemik muncul setelah masyarakat diberi kesempatan mengecek status desil secara mandiri melalui laman dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Sebagian warga mengaku kaget setelah mengetahui posisi desil mereka karena dianggap tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.
Salah satunya Fitri, ibu rumah tangga asal Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku ditempatkan pada desil 10, kelompok yang berada pada tingkat kesejahteraan tertinggi. Padahal, menurut dia, keluarganya memiliki kondisi ekonomi sederhana. Suaminya menjalankan usaha kaos sablon dalam skala kecil.
“Cuma punya motor, rumah juga numpang ke orang tua, tahu-tahu desil 10,” kata Fitri.
Desil dalam DTSEN menjadi penting karena data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu basis penargetan berbagai program sosial. Ketidaksesuaian data berpotensi memengaruhi penentuan penerima manfaat apabila kondisi sosial ekonomi keluarga tidak tergambar secara akurat.
Pemerintah kini menghadapi tantangan memastikan pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Polemik mengenai desil juga menunjukkan pentingnya transparansi mengenai indikator, metode penghitungan, serta mekanisme koreksi bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai.
