PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Polda Jawa Timur menggagas program Posko Siaga Industri untuk mencegah aksi premanisme dan berbagai potensi gangguan keamanan di kawasan industri. Program ini ditujukan untuk memperkuat deteksi dini sekaligus menjaga iklim investasi di Jawa Timur.
Kasubdit II Ditintelkam Polda Jatim AKBP Edi Hartono mengatakan penguatan keamanan menjadi penting di tengah tingginya aktivitas investasi. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi di Jawa Timur tercatat sekitar Rp72,7 triliun.
Jawa Timur juga masuk tiga besar daerah tujuan investasi nasional. Lebih dari 87 ribu proyek investasi di provinsi itu disebut mampu menyerap sekitar 135 ribu tenaga kerja.
Menurut Edi, tingginya aktivitas investasi juga diikuti sejumlah tantangan keamanan. Di antaranya praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, pungutan liar, intimidasi terhadap pelaku usaha, penguasaan lahan parkir dan jasa pengamanan secara ilegal, hingga pemalangan akses perusahaan.
Konflik ketenagakerjaan yang berkembang menjadi gangguan keamanan serta aksi unjuk rasa yang tidak kondusif juga menjadi perhatian.
“Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurunkan kepercayaan investor, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah apabila tidak diantisipasi melalui strategi deteksi dini yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan,” kata Edi dalam keterangannya, Selasa, 1 September 2026.
Edi mengatakan Posko Siaga Industri merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kementerian Hukum Angkatan XIV Tahun 2026. Program tersebut diarahkan sebagai strategi deteksi dini untuk mencegah aksi premanisme pada objek vital kawasan industri di Jawa Timur.
“Program tersebut dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya aksi premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu iklim investasi di kawasan industri Jatim,” ujarnya.
Tahap awal program dilakukan melalui rapat internal tim efektif yang beranggotakan personel Polda Jatim. Kegiatan itu dilanjutkan dengan Focus Group Discussion atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila.
Dari pembahasan tersebut, Polda Jatim melakukan pemetaan terhadap kawasan industri yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan kamtibmas. Dua kawasan menjadi prioritas, yakni PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIER dan Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIIPE Gresik.
Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan pola pengamanan berbasis deteksi dini dan mitigasi berbagai potensi gangguan keamanan.
Polda Jatim kemudian menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Nota Kesepahaman antara Ditintelkam Polda Jatim dengan PT SIER. Dokumen tersebut disusun dengan pendampingan mentor dan para ahli sebagai pedoman pelaksanaan sinergi dalam mencegah serta menangani aksi premanisme di kawasan industri.
Nota kesepahaman itu memuat komitmen kepolisian, PT SIER, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, deteksi dini, serta penanganan setiap potensi gangguan keamanan.
“Melalui kerja sama tersebut, PT SIER diharapkan dapat menjadi kawasan industri yang aman, nyaman, dan terbebas dari praktik premanisme maupun aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan,” kata Edi.
Polda Jatim juga melakukan sosialisasi Posko Siaga Industri kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan kawasan industri.
Untuk memastikan program berkelanjutan, Edi membentuk Satgas dan Posko Siaga Industri di kawasan industri. Satgas melibatkan unsur kepolisian, pengelola kawasan industri, serta pemangku kepentingan terkait.
Edi berharap keberadaan satgas dan posko dapat mempercepat koordinasi, meningkatkan efektivitas deteksi dini, serta menghadirkan respons cepat terhadap potensi gangguan kamtibmas.
“Melalui proyek perubahan ini, Polri, dalam hal ini Polda Jatim diharapkan mampu menghadirkan model kolaborasi yang dapat menjadi contoh dalam pengamanan objek vital nasional, khususnya kawasan industri,” ujarnya.
Menurut Edi, sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan industri yang aman dan kondusif serta memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Jawa Timur.
