PILIHANRAKYAT.ID, Semarang-Persoalan pengangguran di Jawa Tengah kembali menjadi sorotan. Dari total penduduk sekitar 38,5 juta jiwa, sebanyak 960 ribu orang tercatat masih belum memiliki pekerjaan.
Anggota DPRD Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua Fraksi PPP, Ja’far Shodiq, mengatakan angka tersebut menunjukkan persoalan struktural dalam pasar kerja yang tidak bisa diselesaikan melalui program seremonial.
“960 ribu penganggur bukan sekadar statistik, itu 960 ribu kepala keluarga yang kehilangan akses pekerjaan layak. Kita tidak bisa lagi mengandalkan job fair tahunan dan pelatihan 3-7 hari yang tidak ada penempatannya,” kata Ja’far di Gedung Berlian, Kamis, 8 Oktober 2026.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah itu menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah. Pertama, ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMA dan SMK dengan kebutuhan industri.
Kedua, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum banyak berkembang. Ja’far menyebut Jawa Tengah memiliki sekitar 4,6 juta UMKM, tetapi 87 persen di antaranya masih berada pada skala mikro sehingga belum mampu berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.
Ketiga, investasi di Jawa Tengah dinilai masih cenderung padat modal. Kondisi itu membuat pertumbuhan investasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
Ja’far kemudian menawarkan tiga strategi untuk memperkuat UMKM sekaligus mengurangi pengangguran. Strategi pertama adalah mendorong UMKM naik kelas melalui penyediaan Rumah Kemasan dan Pusat Kurasi Produk di setiap kabupaten dan kota yang dibiayai APBD.
Ia juga mendorong kebijakan yang memberikan perlindungan lebih besar kepada UMKM lokal. Salah satunya dengan membatasi penambahan toko ritel modern agar keberadaan warung rakyat tetap terjaga. Selain itu, pemerintah daerah didorong mengalokasikan 40 persen belanja APBD untuk produk UMKM lokal, termasuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis.
Strategi kedua adalah mengubah orientasi pelatihan tenaga kerja menjadi penempatan. Ja’far mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang link and match antara SMK, UMKM, dan industri.
Menurut dia, setiap SMK perlu memiliki teaching factory yang bekerja sama dengan UMKM. Ia juga mendorong replikasi aplikasi “Ayo Kerja” milik Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan transparansi penyerapan tenaga kerja lokal.
Strategi ketiga adalah digitalisasi dan penguatan kepastian hukum. Ja’far mendorong pembentukan Korps Mediator Ketenagakerjaan serta program Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dengan bunga nol persen dari Bank Jateng bagi penganggur yang ingin beralih menjadi wirausaha.
“Dulu ada satu kabupaten di ujung Pulau Jawa yang bisa menurunkan kemiskinan ke 6,13 persen, terendah dalam sejarah, karena berani membela UMKM. Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, perlu keberanian mengalihkan belanja dari kosmetik statistik menjadi investasi manusia,” ujarnya.
Ja’far menghitung satu UMKM yang berhasil naik kelas berpotensi menyerap tiga hingga lima tenaga kerja. Dengan asumsi 100 ribu UMKM di Jawa Tengah mampu naik kelas, dia memperkirakan hingga 500 ribu pengangguran dapat terserap.
“Kalau 100 ribu UMKM naik kelas dan masing-masing menyerap lima tenaga kerja, ada potensi 500 ribu orang terserap. Ini jauh lebih konkret daripada sekadar menambah jumlah pelatihan,” kata dia.
