PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan ancaman Super El Niño pada 2026 yang berpotensi memicu dampak berantai terhadap ketahanan pangan, energi, stabilitas ekonomi, hingga geopolitik global.
Menurut Eddy, Indonesia perlu memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam kerja sama iklim internasional.
Ia menjelaskan, kekeringan akibat El Niño berpotensi menurunkan produksi pangan, mengganggu pembangkit listrik tenaga air, menghambat distribusi energi, hingga memicu kenaikan harga komoditas. Dampak yang lebih luas bahkan dapat menimbulkan krisis pangan dan migrasi penduduk di sejumlah kawasan.
“Perubahan iklim sudah menjadi persoalan ketahanan nasional. Kita harus memastikan kesiapan sektor pangan, energi, dan infrastruktur dalam menghadapi risiko iklim yang semakin besar,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.
Ia menyebut cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton sebagai modal penting menghadapi ancaman tersebut. Namun, ketersediaan cadangan pangan harus diikuti dengan penguatan produksi dan distribusi.
Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 bertajuk S.O.S Super El Niño Is Coming! Bracing for the Most Dangerous El Niño to Date and Why No Country Is Ready for This Climate Crisis di Jakarta.
Eddy juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global. Potensi energi terbarukan sebesar 3.687 gigawatt, kapasitas penyimpanan karbon hampir 600 gigaton, serta kekayaan mangrove dan mineral kritis menjadi modal Indonesia untuk berperan dalam transisi energi dunia.
“Perubahan iklim tetap menjadi ruang kerja sama internasional di tengah rivalitas geopolitik. Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang menjembatani kepentingan Global North dan Global South,” ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia juga dapat menawarkan kerja sama konkret dalam pengembangan energi terbarukan, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS), serta ekonomi karbon.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy mendorong percepatan agenda transisi energi nasional, termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt.
Menurut dia, tantangan utama transisi energi saat ini bukan sekadar memperoleh komitmen investasi, melainkan memastikan minat investor dapat diwujudkan menjadi proyek yang benar-benar beroperasi.
Melalui diplomasi parlemen dalam London Climate Action Week dan Climate Week NYC 2026, Eddy mengaku turut mendorong pendanaan internasional untuk program PLTS 100 GW.
Upaya tersebut, kata dia, telah menarik perhatian delapan hingga sembilan lembaga keuangan yang mengidentifikasi potensi pembiayaan proyek energi terbarukan senilai US$ 1 miliar atau setara dengan kapasitas sekitar 1,2 gigawatt.
“Keberhasilan transisi energi harus diukur dari proyek yang selesai tepat waktu, tersambung ke jaringan listrik, dan menghasilkan listrik,” katanya.
Karena itu, Eddy menilai kepastian regulasi, percepatan perizinan, serta penyelesaian perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) menjadi faktor penting untuk mengubah minat investor menjadi investasi nyata.
Di sisi legislasi, Eddy menyambut masuknya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut dia, RUU tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum kebijakan iklim Indonesia.
Ia berharap regulasi itu mengatur secara komprehensif berbagai aspek perubahan iklim, mulai dari mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, hingga nilai ekonomi karbon.
Selain itu, RUU PPIB dinilai perlu memberikan kepastian kelembagaan, menetapkan kewajiban pengurangan emisi secara bertahap dan terukur, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.
“Regulasi perubahan iklim harus mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, mendorong investasi hijau, dan memastikan keadilan bagi masyarakat,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, keterlibatan dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, dan komunitas terdampak perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut.




