PILIHANRAKYAT.ID, Medan – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berencana melarang peredaran rokok elektrik atau vape di wilayah Sumatera Utara. Kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengesahkan perda tentang larangan vape ya, vape elektrik. Nah, Perda ini nanti di akhir November ini sudah selesai di daerah yang melarang vape,” kata Bobby dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa, 10 November 2026.
Bobby mengatakan pemerintah provinsi bersama DPRD Sumatera Utara akan membahas Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Regulasi tersebut merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan aturan itu, pemerintah akan memasukkan larangan peredaran rokok elektrik, termasuk vape, pod, dan produk sejenisnya. Jika disahkan, penggunaan dan perdagangan produk tersebut tidak lagi diperbolehkan di Sumatera Utara.
“Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Namun, Bobby menyatakan pemerintah provinsi juga akan memperhatikan nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan vape. Hal itu merespons masukan mahasiswa agar kebijakan larangan tersebut tidak merugikan pedagang yang telah menjalankan usahanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi pedagang vape yang terdampak. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk menyediakan fasilitas kredit guna membantu mereka mengalihkan usaha ke sektor lain.
“Kalau tentang pelaku UMKM khususnya nanti terdampak penjual vape yang mungkin hari ini sudah berjualan, kami nanti akan coba siapkan kredit khusus. Kredit khusus dari Bank Sumut,” kata Bobby.
Menurut dia, skema pembiayaan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemerintah provinsi menanggung bunga pinjaman agar pedagang tidak terbebani ketika harus mengubah bidang usahanya.
“Kami akan berikan modal khusus buat mereka, dengan cicilan atau bunga nanti bisa kita bicarakan apakah bisa ditanggung oleh pemerintah provinsi bunganya,” ujarnya.
Bobby menegaskan, kebijakan tersebut perlu disertai langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Pemerintah tidak ingin larangan perdagangan vape justru mengorbankan pelaku UMKM yang selama ini telah menjadikan usaha tersebut sebagai sumber penghidupan.
Selain Bank Sumut, pemerintah provinsi juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga perbankan lain, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memperluas akses permodalan bagi para pelaku UMKM.
