PILIHANRAKYAT.ID, Sukabumi – Aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, telah berlangsung sejak 1994. Pemerintah bersama aparat gabungan kini menertibkan kawasan tersebut dengan menutup puluhan lubang tambang dan membongkar tempat tinggal para penambang.
Operasi penertiban yang berlangsung pada 10-14 November 2026 itu menghasilkan penutupan 74 lubang tambang ilegal. Petugas menutup akses lubang menggunakan papan kayu dan memasang garis larangan melintas.
Selain itu, tim gabungan meratakan 56 gubuk yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal penambang. Petugas juga mengamankan sejumlah bahan kimia berbahaya, termasuk sianida dan merkuri.
Penertiban dilakukan di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas, Seksi PTN Wilayah III Sukabumi. Operasi tersebut melibatkan Balai TNGHS, Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, PT PLN, serta Masyarakat Peduli Api.
Kepala Desa Sukarame, Marwan Hermawan, mengatakan aktivitas penambangan emas di wilayahnya telah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat. Pada awalnya, kegiatan tersebut merupakan penambangan rakyat dengan skala terbatas.
“Sejarah tambang ini memang sudah lama, jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala desa. Kalau tidak salah sudah ada sejak tahun 1994, dan awalnya memang hanya aktivitas penambangan rakyat biasa,” ujar Marwan.
Menurut dia, hasil pengolahan emas warga umumnya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dijual. Hal itu dilakukan karena butiran emas yang diperoleh dari lokasi tambang relatif sedikit.
“Karena butiran emas yang didapat di lokasi terbilang kecil, biasanya ditampung dulu selama satu hari hingga satu minggu. Setelah terkumpul, baru dijual ke wilayah Palabuhanratu karena jarak ke pasar cukup jauh,” kata dia.
Marwan memastikan tidak ada warga Desa Sukarame yang diamankan polisi selama operasi penertiban berlangsung. Pemerintah desa, kata dia, sebelumnya telah berupaya mengajak warga menghentikan aktivitas penambangan melalui pendekatan persuasif.
Sosialisasi dan imbauan dilakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk pertemuan warga dan kegiatan keagamaan.
“Alhamdulillah tidak ada warga yang diamankan. Pemerintah desa juga selalu hadir dalam setiap sosialisasi bersama Taman Nasional, bahkan saat acara keagamaan seperti Maulid atau Rajaban saya selalu mengimbau warga agar berhenti menambang dan beralih ke mata pencaharian alternatif,” tuturnya.z
Untuk memastikan warga tidak kembali ke lokasi tambang, Marwan turut mendokumentasikan proses penutupan lubang tambang. Rekaman tersebut kemudian disebarkan melalui ketua RT dan RW agar informasi penutupan diketahui masyarakat.
“Operasi selama lima hari ini sudah menjadi bukti nyata. Proses penutupannya langsung saya rekam untuk diteruskan kepada para ketua RT dan RW agar mengimbau warganya masing-masing supaya tidak lagi beraktivitas di lokasi tambang,” ucap Marwan.
Namun, penutupan tambang berdampak terhadap perekonomian warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Sebagian masyarakat mulai diarahkan kembali mengolah lahan pertanian dan bercocok tanam.
Meski demikian, peralihan mata pencaharian tidak mudah. Marwan menyebut sejumlah warga mulai mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang berencana meminjam uang kepadanya.
“Setelah diimbau oleh pemerintah desa dan akses tambang ditutup, warga memang tidak ada pilihan lain selain kembali bertani dan bercocok tanam. Tapi urusan perut tentu berbeda, sekarang banyak warga yang mengeluh hingga ingin meminjam uang ke kepala desa karena kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Pemerintah Desa Sukarame juga berencana mendukung pemulihan lingkungan dengan menyediakan bibit pohon dan menggerakkan masyarakat melakukan penghijauan di kawasan bekas pertambangan.
Marwan berharap pemerintah pusat dan Balai TNGHS tidak hanya berfokus pada penutupan tambang ilegal, tetapi juga memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak.
“Kami sudah bersiap membeli bibit pohon untuk menggerakkan warga melakukan penghijauan kembali di lokasi bekas tambang. Namun kami juga berharap ada solusi nyata dari pemerintah pusat dan pihak Taman Nasional untuk memperhatikan ekonomi warga Desa Sukarame, jangan sampai kepala desa dibiarkan berada di ujung tombak sendirian,” pungkas Marwan.
