PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mempersiapkan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan proses pemilihan harus rampung sebelum masa reses DPR pada 18 Desember 2026.
Habiburokhman mengatakan, persiapan pemilihan Wakil Presiden harus dilakukan secara matang mengingat tenggat waktu yang diatur konstitusi relatif terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wakil Presiden baru harus ditetapkan paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong atau pada 11 Januari 2027.
“Proses pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dipersiapkan secara matang dan cermat. Sesuai amanat konstitusi, batas waktu maksimal penetapan Wakil Presiden baru adalah 60 hari sejak jabatan tersebut kosong, yakni paling lambat pada tanggal 11 Januari 2027,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.
Ia meminta MPR tidak menunda koordinasi dengan institusi yang berkaitan dengan proses pemilihan. Menurut dia, keterbatasan waktu tidak boleh menjadi alasan munculnya kesalahan teknis maupun substantif yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Habiburokhman juga menyoroti agenda masa sidang parlemen. DPR dijadwalkan memasuki masa reses pada 18 Desember 2026. Selama periode tersebut, anggota parlemen akan menjalankan tugas di daerah pemilihan masing-masing.
Karena itu, ia mengusulkan Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru digelar sebelum masa reses dimulai.
Menurut Habiburokhman, Presiden harus mengirimkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, yakni pada 4 Desember 2026.
Selanjutnya, Tim Verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan kedua calon selama periode 4-18 Desember 2026.
Ia menyebut terdapat sedikitnya 15 jenis dokumen yang harus diverifikasi. Dokumen tersebut mencakup berbagai surat keterangan dan pernyataan, mulai dari keaslian ijazah hingga keterangan sehat serta bebas narkoba.
Untuk memperlancar proses tersebut, Habiburokhman meminta MPR mulai menjalin komunikasi dengan lembaga penerbit dokumen persyaratan.
“Kami mengusulkan agar MPR RI segera bersikap proaktif dengan menjalin koordinasi bersama lembaga-lembaga penerbit dokumen untuk mempersiapkan proses verifikasi sejak saat ini,” ujarnya.
Ia juga berharap rumah sakit pemerintah yang nantinya ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba terhadap calon Wakil Presiden mulai menyiapkan fasilitas serta tim pemeriksa.
Habiburokhman menilai koordinasi antarlembaga sejak awal diperlukan agar seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai jadwal dan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Melalui persiapan yang terencana, transparan, serta sinergi yang kuat antarlembaga sejak awal, kami berharap seluruh rangkaian proses pemilihan Wakil Presiden dapat terlaksana dengan baik, tertib, tepat waktu, serta memiliki legitimasi hukum yang kuat demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto juga telah resmi menerima pengunduran diri tersebut.
Setelah pengunduran diri Gibran, proses pencarian Wakil Presiden pengganti mulai menjadi perhatian. Sejumlah ketua umum partai politik bahkan telah bertemu dengan Prabowo di Istana Bogor setelah keputusan pengunduran diri tersebut.
