KPK Tahan Staf Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jawa Timur periode 2019-2022. Bagus diduga menerima uang sekitar Rp 1,26 miliar dari praktik pemungutan commitment fee dana hibah.

Penahanan Bagus dilakukan pada Senin, 16 November 2026. Dia merupakan tersangka dari klaster kedua dalam perkara yang juga menjerat Anwar Sadad sebagai tersangka.

“Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Taufik menjelaskan, Bagus diduga berperan mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah. Dia juga menjadi penghubung antara Anwar Sadad dengan para koordinator lapangan (korlap).

Kasus ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur merekapitulasi alokasi dana hibah untuk setiap anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan masing-masing anggota.

Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp 291,5 miliar selama periode 2019-2022.

Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp 48,9 miliar, 2020 sebesar Rp 37,6 miliar, 2021 sebesar Rp 121,3 miliar, dan 2022 sebesar Rp 83,7 miliar.

Baca juga  Peringati Hari Santri, Siswa Nurul Islam Sumenep Galang Infaq Lewat Koin

Menurut Taufik, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota.

Korlap yang bersedia memberikan fee kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Dalam praktik tersebut, Bagus diduga mendapat tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan, memverifikasi kelengkapan dokumen, menghubungkan Anwar Sadad dengan para korlap, serta mengumpulkan dan mengelola commitment fee.

Bagus juga disebut bertugas merekapitulasi seluruh penerimaan fee maupun pengeluaran Anwar Sadad.

Taufik mengatakan, penyerahan commitment fee dilakukan melalui tiga cara. Pertama, korlap menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, uang diserahkan secara tunai atau ditransfer melalui Bagus. Ketiga, korlap diminta membayar kebutuhan pribadi Anwar Sadad.

“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ujar Taufik.

KPK juga mengungkap adanya pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan. Para korlap diduga kembali memangkas sekitar 20-30 persen dari anggaran yang diterima kelompok masyarakat.

Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55-70 persen dari total anggaran awal.

Baca juga  PC IPNU-IPPNU Denpasar dan Badung Agendakan Makesta Raya

Dalam penyidikan perkara ini, KPK turut menyita dua aset milik Bagus, yakni satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

Bagus bersama Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tetapkan 21 Tersangka

Dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur 2019-2022, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Namun, hingga kini baru tujuh tersangka yang ditahan.

Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Taufik mengatakan penyidik masih akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka yang belum ditahan. KPK juga menargetkan penyelesaian penyidikan agar perkara tersebut segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” ujarnya.

Penetapan para tersangka merupakan pengembangan dari perkara korupsi dana hibah Jawa Timur yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Dari total 21 tersangka, empat orang berasal dari pihak penerima atau penyelenggara negara. Adapun 17 tersangka lainnya merupakan pihak pemberi, terdiri atas 15 orang dari kalangan swasta dan dua penyelenggara negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *