DPP Golkar Sepakat Instruksi Dari Mendagri.

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai instruksi Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting. Ia menilai instruksi tersebut ditujukan untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan penyakit virus Corona (COVID-19).

“Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikit pun dalam menegakkan protokol kesehatan termasuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi penularan demi melindungi kesehatan warga dan menjaga keselamatan rakyat’ kata Zulfikar kepada wartawan.

“Sebagai upaya untuk mengajak, mengingatkan, dan menekankan serta jangan sampai lengah dan lalai demi keselamatan warga, itu urgent ,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai instruksi Mendagri Tito itu sebagai upaya pemerintah pusat agar kepala daerah taat aturan.  Jadi, perlu memgingatkan kewajiban berikut sanksi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi kepala daerah agar  menaati ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang dibuat Kepala Daerah sendiri atau Perkada.

“Ini juga upaya pemerintah pusat untuk menekankan tentang kewajiban kepala daerah menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan, dan ketika tidak taat, termasuk lalai,  diingatkan aturan UU yang menegaskan adanya sanksi ,” ujarnya.

Ditegaskan Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu, Instruksi Mendagri tersebut jangan disalah artikan dengan berbagai spekulasi macam-macam.

Baca juga  Kemendag Pacu Ekspor Produk Kayu Ringan Dengan merangkul Pelaku Usaha di Kalimantan Tengah

“Instruksi Mendagri harus dilihat semangatnya sebagai pengingat Kepala Daerah agar tidak kendor menegakkan protokol kesehatan covid 19. Jangan ditafsirkan Mendagri telah melampaui kewenangannya. Instruksi Mendagri itu sendiri tentu tidak bisa menjadi dasar hukum pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang diingatkan di dalam Instruksi Mendagri tersebut’  jelas Zulfikar.

Senada dengan Zulfikar, Pemerhati Hukum dari Universitas Bung Karno Ibnu Zubair menilai, dalam sistem yang berlaku umum, setiap lembaga yang mempunyai pimpinan harus memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. 
“UU Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit sekali mencantumkan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian,” jelas Zubair saat dihubungi, Sabtu (21/11).

Baca juga  Tito; Ibu Memiliki Peran Penting di Semua Bidang

Menurutnya, pemberhentian tidak hanya karena masalah hukum, seperti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terjadi selama ini. Tetapi karena alasan alasan lain yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014. Tatacara pemberhentian juga diatur dalam pasal- pasal berikutnya. Itu yang perlu dipahami semua orang termasuk Kepala Daerah. Secara administrasi surat pengangkatan dan pemberhentian Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat I dilakukan dengan surat Keputusan Presiden atau Keppres yang ditandatangani Presiden. Sedangkan untuk kepala daerah tingkat II Bupati dan walikota suratnya ditandatangani oleh Mendagri. Meskipun tatacara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam mekanisme tersendiri.

Baca juga  Pemuda Desa Bragung Sumenep Temui Kepala Desa: Tanyakan Realisasi BUMDES Dan Antisipasi Kenakalan Remaja

Ia menganggap, apa yang dilakukan Kemendagri, dengan secara tegas mengingatkan Kepala Daerah agar sungguh- sungguh menjalankan tugasnya dalam mengatasi pandemi Covid 19 merupakan langkah yang tepat.

“Covid 19 bukan urusan dan penyakit yang mudah ditaklukkan. Ini masalah global dan nasional. Sehingga dibutuhkan sinergisitas dan  keseriusan pemerintah pusat dan daerah. Aturan hukum yang ketat untuk melindungi rakyat harus ditegakkan. Tidak boleh lengah,” imbuhnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan COVID-19. Ia mengingatkan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ada sanksi pemberhentian jika kepala daerah melanggar sumpah jabatan dan atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal tersebut awalnya disampaikan Mendagri Tito di DPR saat melakukan rapat bersama Komisi II DPR, Rabu (18/11). Adapun instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Instruksi Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai respons atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Mendagri mengingatkan para kepala daerah untuk konsisten terhadap penegakan kepatuhan protokol COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. (Ucup/PR.ID)

Baca juga  Pemuda Desa Bragung Sumenep Temui Kepala Desa: Tanyakan Realisasi BUMDES Dan Antisipasi Kenakalan Remaja
- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...