PILIHANRAKYAT.ID, Pasuruan-Setelah melalui serangkaian pembahasan alot, DPRD Kabupaten Pasuruan dan Bupati akhirnya bersepakat soal arah kebijakan fiskal tahun depan. Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 ditandatangani dalam rapat paripurna di gedung dewan, Kamis, 21 Agustus 2025.
Kesepakatan itu menjadi pijakan awal penyusunan RAPBD 2026 dengan nilai ambisius: Rp 3,499 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada sektor pendidikan dan infrastruktur, dua bidang yang selama ini menjadi sorotan publik di Pasuruan.
Ketua DPRD Pasuruan, Samsul Hidayat, menyebut dokumen KUA-PPAS 2026 merupakan hasil negosiasi panjang antara legislatif dan eksekutif. “Dokumen ini layak dijadikan dasar pengambilan keputusan. DPRD menekankan pentingnya anggaran yang berpihak pada rakyat,” kata Samsul dalam rapat paripurn
Bupati Pasuruan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara efektif. “KUA dan PPAS ini mencerminkan sinergi bersama. Harapannya APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, di balik angka-angka besar itu, tantangan klasik menanti: realisasi. Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan serapan anggaran infrastruktur kerap tersendat di tengah jalan. Kritik soal pemerataan pembangunan juga masih menggema, terutama dari wilayah-wilayah pedesaan yang merasa tertinggal.
Kesepakatan ini juga mempertegas relasi eksekutif-legislatif di Pasuruan, yang kerap disebut publik “harmonis tapi kompromistis”. Sejumlah aktivis lokal mendesak agar DPRD tidak hanya sekadar menjadi stempel kebijakan pemerintah daerah.
Dengan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 di tangan, DPRD dan pemerintah daerah kini melaju ke tahap berikutnya: pembahasan RAPBD. Ujian sebenarnya adalah bagaimana Rp 3,4 triliun itu tidak sekadar habis dibelanjakan, tapi betul-betul menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
