PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta – Segenap mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Masyarakat Kopi (MASKOP), menggelar diskusi dan pernyataan sikap tentang Wadas, pada sore tadi, (08/02/2022).
Dalam kegiatan itu, turut hadir direktur MASKOP, Firman yang sekaligus menjadi pemantik dalam diskusi kali ini.
“Pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional dengan mengunakan cara-cara orba dan kampungan, dengan menggerakan aparat untuk mengitimidasi dan menangkap tapa alasan adalah sebuah pelanggaran hukum, maka wajib hukumnya dilawan,” tegasnya dalam paparannya.
Bahkan menurut laporan yang berkembang, samape dengan hari ini, sudah ada 13 orang warga Wadas yang ditangkap oleh aparat, kemudian terjadi pengepungan oleh aparat mulai tempat ibadah dan rumah rumah warga yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI.
“Menggunakan cara cara refresif bahkan sampai adanya penangkapan terhadap warga yang mempertahankan Hak atas tanahnya jelas melangggar hukum dan tidak boleh ada pembiaran,” imbuh Firmnto.
Dalam diskusi ini, MASKOP mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dari yang muda hingga yang tua, untuk bersolidaritas untuk Wadas.
“Tunduk tertindas atau bangkit melawan karna diam adalah sebuah penghianatan,” imbuhnya.
Hal itu dipertegas oleh Kenedi, polisi dijadikan taming oleh mereka untuk mengambil lahan rakyat. Ketika rakyat dipaksa untuk memberikan lahanya untuk pembangunan akan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya.
Karena adanya pembangunan akan memisahkan manusia dengan alam, sehingga harus ditinjau kembali dan mulai perencanaan dan pembesan dalam hal pembebasan menggunakan aparat tidak sangat relefan karna bisa menimbulkan karugian bahkan korban jiwa
“Dengan bagai manapun caranya, pembangunan yg dipaksakan ini hanya memperhatikan sector ekonominya saja tetapi tidak pada sector ekologis,” tutur Hendro selaku spesialis ilmu tanah.
Dalam hal ini, terkesan aparat sangat berlebihan ketitka melihat keterlibatan aparat dengan jumlah hingga 250 orang.
“Hadirnya aparat keamanan justru tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga pendekatan dengan prisnsip kemanusian itu lebih baik,” pungkas Fahri selaku pakar hukum tatanegara.
Dengan demikian, Mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Kopi (MASKOP) dengan ini merespon secara cepat kejadian tersebut menyatakan sikap:
- Menuntut agar pemerintah menghentikan proyek Bendungan tersebut, karena bertentangan dengan konstitusi serta kelestarian ekosistem.
- Mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Aparat keamanan harus membebaskan seluruh warga wadas dan memberikan pendamping hukum.
- Mengajak seluruh elemen sipil untuk bersatu dan bersolidaritas kepada warga Wadas yang melindungi hak hidupnya yang tengah didzalimi oleh kekuasaan represif.
