PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia. Penegasan itu disampaikan merespons perhatian publik terhadap arah diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo menjalankan kebijakan luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menyatakan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Menurut dia, pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama internasional tanpa harus berpihak pada kepentingan blok tertentu.
“Kita tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak akan terseret kepentingan siapa pun yang bertentangan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah bersikap tergesa-gesa dalam mengambil keputusan luar negeri. Menurutnya, setiap langkah diplomasi dilakukan melalui pertimbangan matang lintas kementerian dan lembaga.
“Kebijakan luar negeri tidak diambil secara sepihak. Semua melalui kajian mendalam, termasuk dampaknya terhadap kedaulatan, keamanan, dan kepentingan ekonomi nasional,” kata dia.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang menegaskan bahwa diplomasi Indonesia selalu berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional, termasuk perlindungan warga negara Indonesia serta penguatan kerja sama internasional yang saling menguntungkan.
