PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah daerah segera menetapkan kepala definitif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Desakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Probolinggo, Selasa, 10 September 2025.
Ketua PPDI Probolinggo, Rofii, menilai kekosongan kursi kepala dinas membuat sejumlah kebijakan strategis tersendat. “Ada keputusan yang tidak bisa dijalankan karena masih dijabat pelaksana tugas. Akibatnya perangkat desa merasa kebijakan berjalan lamban,” kata dia.
Selain kepemimpinan, PPDI juga menyoroti minimnya operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Saat ini hanya ada satu operator yang harus melayani 325 desa di Probolinggo. Kondisi itu disebut kerap menimbulkan keterlambatan administrasi maupun pelaporan.
Anggota Komisi I DPRD Probolinggo, Muchlis, yang menerima aspirasi PPDI, mengakui persoalan itu krusial. “Dengan jabatan kepala dinas kosong, banyak kebijakan penting tidak bisa dieksekusi. Kami akan mendorong Pemkab segera menempatkan pejabat definitif,” ujarnya.
Muchlis juga menekankan pentingnya menambah tenaga operator Siskeudes. “Ini soal pelayanan publik di desa yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, masalah ini harus segera mendapat solusi,” kata dia.
PPDI berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Kepastian kepemimpinan di Dinas PMD dianggap kunci agar perangkat desa dapat bekerja lebih optimal, transparan, dan profesional dalam melayani masyarakat.
