Oleh: Rusdiyanto
Tulisan ini lumayan panjang, jadi bacalah dengan ngemil kacang. Kemelut internal PBNU ini jika ditelisik dari akarnya, dimulai sejak menjelang muktamar ke 34 dan pasca muktamar, yang sebenarnya menjadi tonggak perubahan besar dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Di bawah kepemimpinan baru, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai melakukan sejumlah terobosan.
PBNU memodernisasi organisasi, menguatkan manajemen, menata struktur kelembagaan, hingga mereformulasi beberapa program yang dianggap lebih profesional dan responsif terhadap tantangan global. Fikih Peradaban, Kampanye Perdamaian Abadi, menandai perubahan organisasi kaum tradisionalis ini.
Setiap langkah perubahan tidak lepas dari upaya implementasi gagasan-gagasan ideal KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia dikenal memiliki mimpi besar, menjadikan NU go international, berkilau seperti matahari, aktif mempromosikan perdamaian dunia. Ia juga berusaha menghidupkan kembali ide-ide alm. Gus Dur.
Popularitas Gus Yahya dibangun jauh hari sebelum pelaksanaan Muktamar Lampung. Ketenarannya di kalangan tokoh-tokoh NU Jawa Timur tidak terpisahkan dari sosok penting, KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam), cicit muassis NU, KH. Bisri Syamsuri. Gus Salam mengenalkan Gus Yahya kepada jaringan Kiai Jawa Timur, termasuk menggalang dukungan kiai-kiai kepada Gus Yahya di Muktamar nantinya.
Muktamar Lampung pun dihelat. Suara bulat kiai-kiai Jawa Timur mengarah pada Gus Yahya. Setidaknya karena dua alasan. Pertama, Gus Yahya memiliki ide-ide brilian dan internasionalisasi NU. Kedua, Gus Yahya dinilai merepresentasikan kaum muda untuk menggantikan KH. Said Aqil Siradj yang sudah sepuh. Kaderisasi diperlukan.
Sementara itu, Gus Yahya dan Gus Salam tampak memiliki “akad politik”. Jika Gus Yahya terpilih, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjend PBNU) diserahkan kepada Gus Salam. Namun, tak disangka-sangka, Presiden Joko Widodo kala itu membuka Muktamar dan di dalam isi sambutannya ada “janji” memberikan konsesi tambang kepada NU.
Janji Jokowi mengubah peta politik internal NU yang sudah dipersiapkan jauh hari. Gus Yahya menyerahkan posisi Sekjend PBNU kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Gus Salam sebagai Wakil Sekjend. Pada saat yang sama, Mardani H. Maming ditempatkan sebagai Bendahara Umum (Bendum). Perubahan komposisi kepengurusan PBNU ini harga mati dan tidak bisa ditawar.
Gus Salam pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan Gus Salam ingin fokus berkhidmah di Jawa Timur. Namun, sejatinya sudah mencium aroma tak sedap di tubuh PBNU. Prediksi Gus Salam terbukti di kemudian hari, Mardani H. Maming ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai tulisan ini dibuat, KPK masih berurusan dengan audit keuangan yang melibatkan nama PBNU.
Singkat cerita, tibalah masa Pemilu dan Pilpres 2024. Prediksi lain Gus Salam kembali terbukti. Gus Yahya dan Gus Ipul merombak wajah NU. NU yang semula dekat dengan PKB dan hubungannya seperti orang tua dan anak, menjadi tercerai berai dan dibatasi. Bahkan, setelah itu kubu Gus Yahya menjadi pendukung pasangan yang berbeda dengan PKB. Warga NU di akar rumput yang terbiasa dengan etika khittah 1926 menegaskan bahwa NU tidak boleh masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis maupun bisnis pertambangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Keterlibatan PBNU ala Gus Yahya dan Gus Ipul dalam politik praktis memicu perlawanan lain. Setidaknya ada dua kubu: Pertama, kubu Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khittah Nahdlatul Ulama (JNPK NU). Mereka melihat kebijakan penerimaan konsesi tambang ini sebagai langkah keliru Gus Yahya. JNPK NU dinakhodai oleh kiai dan intelektual muda seperti Imam Baehaqi, Nurkhalik Ridwan, Aguk Irawan, Mustafid, dan Hasan Basri Marwah. Mereka didampingi kiai-kiai sepuh seperti alm. Kiai Marzuki Kurdi dan Kiai Abdul Muhaimin.
Kedua, kubu simpatisan NU-PKB pendukung Kiai Said di Muktamar ke 34 di Lampung. Kita menemukan sosok kiai muda, Imam Jazuli, dari Cirebon dengan jargon NU kultural wajib ber-PKB, sebab PKB adalah saluran politik NU. Kiai Imam Jazuli, Kiai muda dengan santri ribuan ini tidak hanya dikenal ahli strategi politik dan psywar, memiliki jejaring luas baik di lingkungan elit NU maupun partai politik dan pemerintah. Tetapi punya kapital dan gagasan yang genuine serta luwes.
Menurut Imam Jazuli, Gus Yahya dan Gus Ipul melakukan kesalahan besar karena memisahkan PKB dari NU, sebagai tempat kelahirannya. Maka dengan segala kekuatan yang dimiliki, baik kekuatan simbolik maupun kapital, Imam Jazuli turut mendanai gerakan-gerakan kultural yang kritis untuk menggoyang kedudukan Gus Yahya.
Pertama dimulai dengan pembentukan Risalah Bangkalan, akhir tahun 2024, lalu Risalah Jombang, Risalah Sarang, Risalah Surabaya, bahkan sampai ke Risalah Riau. Gerakan yang mengatasnamakan presidium penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama inipun rapi, konsolidasi antara kultural dan struktural untuk kritis pada kepemimpinan Gus Yahya dan mengkampanyekan Muktamar Luar Biasa (MLB)
Oleh karena itulah, gerakan ideal dari Jombang yang dipimpin Gus Salam, gerakan moral dari Yogyakarta yang dipelopori JNPK NU, dan gerakan politik dari Cirebon dan Jawa Barat yang digawangi Kiai Imam Jazuli, bersatu padu. Kita sebut saja “Tiga Arus Satu Muara.”
Tiga arus tersebut melahirkan gerakan-gerakan susulan, seperti silaturahmi pada kiai sepuh NU dan dzurolih muassis NU baik di Bangkalan-Madura, Surabaya, Mojokerto, Cirebon, Yogyakarta, Rembang, Kediri maupun Jombang. Semua dengan satu tujuan, MLB.
Risalah Jombang menyampaikan keprihatinan bahwa PBNU telah kehilangan arah perjuangan moral, banyak kebijakan tidak melalui mekanisme musyawarah, dan beberapa keputusan strategis tidak mencerminkan nilai kehati-hatian jam’iyah. Risalah Jombang juga mempertegas posisi bahwa Syuriyah harus menjadi otoritas tertinggi dan tidak boleh dikalahkan oleh Tanfidziyah dalam urusan keagamaan maupun moral organisasi.
Sementara Risalah Madura tampil dengan gaya yang lebih keras. Kiai-kiai khos Madura menyatakan secara tegas bahwa PBNU tidak boleh dikelola secara oligarkis, dan setiap dugaan penyimpangan keuangan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mereka menolak keras konsesi tambang dan mengecam gaya kepemimpinan yang dianggap sentralistik.
Suara Madura memiliki bobot tersendiri karena wilayah itu selama puluhan tahun dikenal sebagai basis yang teguh menjaga NU dari intervensi politik dan kepentingan eksternal. Ketika Madura bersuara keras, seluruh struktur NU merasakan getarannya.
Namun demikian, semua seruan Ulama Jombang-Madura dinilai terlalu normatif, halus, dan berhati-hati. Seruan moral betul-betul tidak mempan mencegah gerak langkah Gus Yahya cs. Bahkan, Gus Yahya mengambil sikap yang jauh lebih “keras”, yaitu: memecat pengurus-pengurus NU dan membekukan kepengurusan wilayah dan cabang, yang dinilai tidak sejalan, seperti KH. Marzuki Mustamar.
Sejak itulah, elite-elite struktural NU yang kecewa terhadap gaya kepemimpian Gus Yahya mengalir deras kepada kekuatan gabungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Mengingat ada dukungan moral dari struktural NU, kekuatan besar ini melempar seruan baru: “Muktamar Luar Biasa”. Isu MLB masuk di akal, tapi para mantan pengurus NU itu masih khawatir, karena MLB belum pernah ada dalam sejarah panjang NU.
Gejolak pun terhambat. Namun, tak lama kemudian, api dalam sekam diguyur minyak, menemukan momentum yang pas, yaitu Akademi Kepemimpinan NU (AKN NU) mengundang tokoh-tokoh Israel pro-Zionisme. Ditambah masalah tata kelola keuangan yang dianggap melanggar syara’. Dewan Syuriyah mengambil langkah tegas, berani, dan benar. Syuriah meminta Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Tanfidziyah.
Keputusan Syuriah ditanggapi dengan cara berbeda. Pertama, banyak Banom NU dan lembaga mendesak rekonsiliasi. Kedua, meminta agar keputusan Syuriyah dihormati sebagai otoritas moral tertinggi. Ketiga, menolak keputusan Syuriah dan menganggapnya bertentangan dengan AD/ART.
Dinamika Presidium MLB: Dari “Pengangguran” Menjadi Aktor Kunci
Sebelumnya, gerakan yang mengatasnamakan Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU dipandang sebelah mata oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan kelompok pengangguran. Namun, presidium ini terbukti mampu menjaga isu pelanggaran konstitusi NU tetap relevan dan mendorong percepatan muktamar untuk menyelesaikan konflik.
Mereka berhasil menarik perhatian publik dan mengonsolidasikan dukungan dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa mereka bukanlah kelompok tanpa pengaruh. Gerakan ini, dengan dua tokoh kiai muda sentralnya, KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam) dan KH. Imam Jazuli, seolah menjadi episentrum baru dalam pusaran konflik internal yang menuntut percepatan muktamar untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan saat ini.
Berikut adalah temuan-temuan kunci hasil investigasi lapangan terkait peran presidium dalam kemelut PBNU:
Temuan 1: Pelanggaran AD/ART sebagai Pemicu Utama
Akar masalah dari kemelut ini bukanlah sekadar perselisihan personal, melainkan tuduhan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU oleh kepengurusan saat ini di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Fakta Lapangan: Presidium, melalui Divisi Hukum dan Advokasi, mengklaim telah mengantongi ratusan aduan terkait anomali dalam pengelolaan organisasi. Temuan ini menjadi landasan kuat bagi mereka untuk mendorong digelarnya MLB NU. Kiai Imam Jazuli, selaku Ketua Steering Committee (SC) MLB NU, menegaskan bahwa persoalan ini adalah soal pelanggaran berat, bukan sekadar perselisihan yang bisa diselesaikan dengan narasi islah biasa.
Temuan 2: Konsolidasi Intensif Presidium di Daerah.
Alih-alih hanya bersuara di pusat, presidium melakukan konsolidasi masif di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan upaya sistematis untuk mendapatkan legitimasi akar rumput.
Fakta Lapangan: Gus Salam mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan ratusan perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk memenuhi syarat dukungan dilaksanakannya MLB (minimal 50 persen plus satu). Konsolidasi nasional di Cirebon pada September 2024 menjadi salah satu titik kumpul penting yang menghasilkan keputusan teknis terkait agenda pra-MLB.
Temuan 3: Narasi Adanya Tekanan dari PBNU.
Salah satu temuan menarik adalah klaim presidium mengenai adanya intervensi dan tekanan dari PBNU pusat terhadap PCNU di daerah yang berencana mendukung MLB.
Fakta Lapangan: Kiai Imam Jazuli secara terbuka menduga penolakan terhadap MLB di beberapa PCNU terjadi karena adanya tekanan dari PBNU. Pihak presidium bahkan mengaku sempat merahasiakan tempat pelaksanaan kegiatan mereka karena adanya dugaan intimidasi, yang mengindikasikan suhu politik internal NU yang sangat tinggi. Di sisi lain, PBNU membantah keras tuduhan tersebut, menyebut gerakan MLB hanya berasal dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.
Temuan 4: Dorongan Pergantian Kepemimpinan dan Pembekuan SK.
Langkah presidium tidak berhenti pada kritik semata, melainkan mengarah pada tindakan konkret untuk mengubah struktur kepemimpinan PBNU.
Fakta Lapangan: Hasil dari pertemuan dan diskusi internal presidium mengusulkan nama-nama baru untuk Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan Ketua Umum PBNU yang baru. Bahkan, ada desakan untuk meminta Kementerian Hukum dan HAM membekukan Surat Keputusan (SK) PBNU saat itu karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat organisasi. Presidium menilai “ruh pengabdian PBNU telah hilang” di bawah kepengurusan saat ini.
Presidium Pecah Kongsi, atau Menjalankan Strategi?
Ada yang ganjil saat polemik pemberhentian Gus Yahya secara tidak terhormat muncul ke publik. Gus Salam, yang selama ini dikenal ketua Presidium MLB, vokal dan kritis terhadap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, secara mengejutkan menunjukkan sikap moderat dengan terlibat dalam upaya islah di Forum Tebuireng.
Beliau bahkan bergabung dengan kubu kiai sepuh yang berpandangan bahwa pemberhentian Gus Yahya tidak tepat dan menyerukan jalan damai. Sikap Gus Salam ini seolah kontras dengan citra kritisnya selama ini, dan memosisikan dirinya sebagai jembatan komunikasi di tengah kubu yang bertikai.
Di sisi lain, Kiai Imam Jazuli, Ketua Steering Committee MLB NU, justru mengambil sikap yang lebih tegas dan terukur. Beliau secara konsisten membela otoritas Syuriah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di NU dan berpihak pada kelompok Gus Ipul (Saifullah Yusuf), yang mendorong penegakan aturan organisasi secara kaku.
Bahkan, jauh sebelum Rapat Pleno PBNU yang menetapkan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, Kiai Imam Jazuli telah membuat dan mempublikasikan peta jalan (roadmap) yang memprediksi skenario tersebut. Apa yang terjadi kemudian, termasuk pelaksanaan pleno dan penunjukan Pj Ketum, seolah mengikuti alur yang telah dirancang dalam roadmap Kiai Imam Jazuli.
Perbedaan sikap antara Gus Salam dan Kiai Imam Jazuli ini sontak memicu spekulasi. Apakah Presidium MLB NU, yang digawangi oleh beberapa tokoh kunci, kini sedang mengalami pecah kongsi secara internal, ataukah perbedaan peran ini justru merupakan bagian dari sebuah strategi terencana untuk mencapai tujuan bersama: mengembalikan marwah organisasi NU ke khittahnya?
Meskipun terlihat terpecah dalam pendekatan, kedua tokoh tersebut pada dasarnya menyuarakan keresahan yang sama terkait kondisi PBNU saat ini. Gus Salam yang memilih jalan islah dan Kiai Imam Jazuli yang fokus pada penegakan otoritas Syuriah, bisa jadi sedang menjalankan peran masing-masing dalam sebuah drama politik NU yang kompleks.
Waktu akan membuktikan apakah dualisme sikap ini akan berujung pada perpecahan nyata, atau justru menjadi manuver cerdas yang akan menentukan arah masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Secara keseluruhan, presidium yang digawangi Gus Salam dan Kiai Imam Jazuli memainkan peran sentral sebagai oposisi internal yang terstruktur.
Mereka menjadi katalisator ketidakpuasan di akar rumput terhadap kepemimpinan PBNU saat ini, dengan argumen utama pelanggaran AD/ART dan hilangnya muruah organisasi. Meskipun PBNU secara resmi menolak keabsahan gerakan ini, presidium terus mendorong percepatan muktamar sebagai solusi tunggal untuk mengakhiri kemelut yang sedang berlangsung.
Terlepas dari apapun argumentasi masing-masing kelompok terhadap keputusan Syuriah, perlu diketahui bahwa ada fenomena gunung es. Keputusan Syuriah hanyalah gong akhir untuk mengakhiri semua kemelut. Semoga NU memiliki masa depan yang lebih baik. Wallahu’alam bishwab.
-Editor: Marsus
