Oleh: Tan Hamzah
PILIHANRAKYAT.ID, Politik telah lama hidup berdampingan dengan peradaban manusia, politik bukan barang baru yang dilahirkan oleh modernitas, seperti mesin cetak dan robotik. Jauh sebelum Revolusi Perancis meletus pada 1789 Masehi, peradaban di sekitar laut mediterania dan daerah bulan sabit subur yang diapit Tigris dan Eufrat sudah mengenal tatanan sosial, dari bangsa Mesopotamia, Akkadia, Sassania, hingga Babilonia mempunyai sistem politik yang bersifat kultural. Karena perjalanan manusia sudah sangat jauh, peneliti dan pakar politik membuat teori politik dan membandingkannya mana yang paling cocok untuk diterapkan dalam sistem masyarakat.
Kemudian dunia modern abad 20, lebih condong menggunakan demokrasi versi Ernest Renan, yang diduga lebih menguntungkan rakyat, karena rakyat berhak menentukan jalannya sebuah pemerintahan. Kemudian sistem ini diadopsi oleh negara berkembang yang baru mendapat kemerdekaan dari penjajah atau kolonial, salah satunya Indonesia.
Perjalanan politik dari masa ke masa tidak langsung menyerap pengetahuan manusia, rekam jejak tersebut sedikit banyak telah ditulis dan direduksi oleh sejarawan dan sastrawan.
Meski terkadang ada kontroversi mengenai penulisan sejarah yang tidak otentik dan bersifat asumtif, tetapi kita harus berterimakasih pada siapapun yang menulisnya, setidaknya ada bahan kritik dan evaluatif akan sejarah yang lahir.
Dalam penulisan sejarah tentang politik, sastra sulit dipisahkan, bagaimanapun antara sastra dan sejarah itu hanya beda tipis, metode akademiklah yang mencoba menjauhkan keduanya agar terlihat yang lebih orisinil dan objektif. Tetapi bagi saya memisahkan keduanya justru melahirkan masalah baru, tidak tersedianya sastra sebagai bahan sejarah yang sebenarnya, sejarah politik terutama akan kaku dan sulit dicerna oleh logika.
Seperti kita ketahui bahwa awal mula kepenulisan sejarah berasal dari puisi Thucydides di Yunani, sejarah yang merekam perang Troya tersebut bukan berbentuk narasi sejarah seperti buku ensiklopedia yang banyak kita temukan tetapi berbentuk bait puisi, dalam sejarah Nusantara, banyak ditulis melalui lontar dan kesenian sastra setempat, ini menandakan dalam arus zaman, sejarah dan sastra mempunyai ikatan yang kuat.
Sebagai contoh karya sastra yang mengandung sejarah tersembunyi dan sebagian sejarawan justru ragu membenarkan karya tersebut, Tetralogi Pramoedya di Indonesia, Maxim Gorki dan Leo Tolstoy di Rusia, Umberto Eco dengan Name of the Rose, dan masih banyak lagi, karya yang mereka bangun ialah kritisme atas keadaan sosial yang terjadi, dan permasalahan tersebut berawal dari konflik politik, baik politik struktural maupun politik identitas. Sebagaimana Jhon F Kennedy pernah berkata “Jika politik bengkok, sastra yang akan meluruskannya, jika politik kotor, puisi yang akan membersihkannya”.
Hal ini karena kondisi Amerika terutama Amerika latin yang melibatkan penyair dan sastrawan ikut kontestasi politik tetapi dalam hal menggambarkan keadaan sosial, seperti Pablo Neruda dan Nicanor Parra.
Dalam politik, sastra juga menjadi alat penghindar hukum, dalam mengkritik pemerintah yang tergolong represif, bisa menggunakan satire, politikus yang seperti ini sulit untuk dipenjara, karena kelihainnya memainkan kata-kata, seperti Rocky Gerung yang selalu gagal dipidana, karena dalam mengkritik ia memplesetkan kata dengan satire, hal yang juga pernah dilakukan oleh Gus Dur selama berkecimpung dalam dunia politik.
Politik dan sastra semakin erat kaitannya apabila digunakan dalam kritik yang halus, beda lagi dengan sastra yang telah dipolitisasi, sebagaimana kita tahu karya sastra setelah 65 yang memojokkan lawan politik (PKI) dan ini diorganisir oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan sastrawan dan penulis. Begitulah kehidupan sastra dalam lingkup politis, kadang lembut dan menggelikan lawan politik, tetapi kadang buas, melahap lawan yang berseberangan dengannya.
