PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin, mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menilai pemerintah daerah terlalu cepat membangun narasi keberhasilan, sementara sejumlah indikator utama belum mencapai target.
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, sejumlah capaian masih berada di bawah target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,65 dari target 71,86. Tingkat kemiskinan 16,31 persen dari target 15,15 persen. Rasio gini 0,377 dari target 0,334, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,92 persen dari target 2,80 persen.
Indikator lainnya juga belum memenuhi target. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada di angka 3,97 dari target 4,27. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tercatat 62,83 dari target 71. Satu-satunya indikator yang melampaui target adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen dari target 5,09 persen.
Achmad Syaifuddin, yang akrab disapa Apod, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara janji pembangunan dan realisasi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan capaian pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan.
“Pemerintah jangan sibuk menjual optimisme kalau kenyataannya banyak target sendiri yang meleset. Rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat menunggu hasil,” ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup kuat untuk menurunkan angka kemiskinan, memperkecil ketimpangan, maupun menekan pengangguran. Ia menilai capaian tersebut belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, kata dia, perlu berani mengakui kekurangan ketimbang membungkus laporan dengan narasi pencapaian.
“Kalau kemiskinan masih tinggi, pengangguran belum tuntas, digitalisasi belum matang, dan keuangan daerah masih tertinggal, lalu apa yang sebenarnya mau dibanggakan? Jangan sampai pemerintah kuat di narasi, tapi lemah di eksekusi,” katanya.
PC PMII Probolinggo meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan pada tahun pertama RPJMD. Masyarakat, menurut Achmad, berhak mendapatkan hasil pembangunan yang terukur dan dirasakan langsung.
