PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Banjir bandang dan longsor telah mengoyak sejumlah provinsi di Sumatra, dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Korban jiwa terus bertambah dan ribuan warga kehilangan rumah serta akses dasar kehidupan.
Di tengah tangis dan puing, legislatif, DPR RI menegaskan bahwa “negara harus hadir.” Tidak cukup hanya sekadar belasungkawa, anggota DPR menuntut respons cepat, evakuasi tuntas, serta penyaluran bantuan untuk korban di wilayah yang terisolasi.
Kata salah satu anggota DPR: “Banyak wilayah belum bisa diakses — masyarakat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga karena listrik dan jaringan seluler terputus. Negara harus hadir melakukan penanganan cepat.”
Tekanan ke Pemerintah: Naikkan Status Jadi Bencana Nasional
Komisi V DPR RI mendesak agar bencana ini tak lagi dipandang sebagai musibah lokal — melainkan sebagai krisis nasional. Menurut Wakil Ketua Komisi tersebut, skala korban, kerusakan infrastruktur, dan dampak ekonomi sudah memenuhi kriteria bencana nasional.
Sementara Komisi VIII DPR RI ikut mendukung upaya pengusulan status nasional, mengingat dampak bencana melampaui kemampuan penanganan daerah.
Desakan Spesifik: Dari Evakuasi Hingga Mitigasi Lingkungan
DPR tidak hanya meminta evakuasi cepat dan penyaluran logistik, tetapi juga menuntut:
1. Pendataan kerusakan menyeluruh agar skema pemulihan (recovery) bisa dilakukan dengan tepat.
2. Penambahan armada dan personel SAR, sebab banyak korban terjebak di lokasi terpencil dan akses utama lumpuh.
3. Penyelidikan penyebab bencana: menurut Marwan Dasopang (Komisi VIII), perambahan hutan di hulu sungai kemungkinan memperparah banjir bandang — sebuah isu lingkungan yang harus diusut sampai tuntas.
4. Sosialisasi dan mitigasi jangka panjang, agar warga di daerah rawan bisa bersiap menghadapi bencana — bukan hanya bereaksi saat musibah datang.
Kritik yang Menggigit: Bencana, Tapi Tata Kelola Sudah Rusak
Dengan tegas, DPR menyindir bahwa tragedi kali ini bukan semata karena alam semata — melainkan juga karena lemahnya tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Banjir bandang disinyalir diperparah oleh aktivitas perambahan hutan, yang membuat aliran sungai rentan meluap saat hujan ekstrem.
Artinya: korban yang jatuh hari ini adalah buah dari kelalaian kolektif — dan negara punya utang moral untuk memperbaikinya sekarang juga.
