PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang tak kujung disahkan oleh DPR-RI, pasalnya Draft RUU tersebut…
DPR
Benarkah Omnibus Law Usulan Jokowi??
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Omnibus Law merupakan paket Rancangan Undang-Undang yang diusulkan pemerintah Jokowi kepada DPR RI, semangat RUU ini selain mempermudah masuknya investasi agar kedepannya tercipta lapangan kerja lebih luas,…
Tak Hadir Rapat Banjir, DPR Kecam Anies, Wahidin dan Ridwan Kamil
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Komisi V DPR RI menggelar rapat terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Rabu (26/2/2020). Berdasarkan agenda resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat tersebut diagendakan menghadirkan Menteri PUPR Basuki…
Jokowi Mengubah UU, PD; Hak Legislasi Ada di DPR
PILIHANRAKYAT.ID, Omnibus Law masih banyak yang menentangkan, termasuk para pekerja buruh yang tidak relevan itu akan diterapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung merubahnya dengan Undang-undang melalui Peraturan…
Ketua KPK Mendatangi Gedung DPR dan Kementerian Sosial, Ada Apa Ya?
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Tadi pagi Ketua KPK Firli Bahuri sudah mendatangi Kementerian Sosial. Dan kini, Ketua KPK itu mendatangi gedung DPR. Firli mengaku akan bertemu dengan pimpinan DPR. Ada apa sebenarnya di dua…
DPR Rasa Satpol PP
PILIHANAKYAT.ID, Anggota DPR Dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade harus sadar dalam menjalankan fungsi sebagai DPR. bukan Ikut campur dalam urusan pekerjaan sek (PS). Hal itu diungkapkan oleh Komnas Perempuan Tiasri…
Biaya Haji Kembali Dibahas
PILIHANRAKYAT.ID, Bogor – Kemenag bersama DPR Komisi VIII dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali membahas terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M. Agenda tersebut dilaksanakan dari…
Gerakan FPI Yang Berlebihan Harus Dibenahi
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Anggota Komisi Agama DPR, Maman Imanulhaq, mengatakan pemerintah harus mengetahui surat pemanjangan ijin untuk FPI. Meskipun keputusan itu semunya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di antaranya, persyaratan mencantumkan taat asas…
Malu! Penulisan UU KPK Masih Banyak Yang Typo, DPR Kok Masih Salah Dalam Penulisan Undang-undang
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Dalam penulisan yang resmi, apalagi penulisan Undang-Undang seharusnya diteliti betul agar esensi atau makna dari undang-undang itu tidak salah (typo). Apa lagi yang membuat undang-undang itu adalah perwakilan rakyat,…
Jokowi Hati-Hati Dalam Mengeluarkan Perppu, Susanti; Jangan Membuat Wacana Yang Menyesatkan di Media
PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan terkait Presiden mengeluarkan Perppu. Jadi jangan sampai presiden mengeluarkan perppu yang ada wacana tidak valid yang akan disampaikan lewat media. Susanti sudah tegas…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.