PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kembali menjadi sorotan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Probolinggo mendesak Pemerintah Kota Probolinggo segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) guna mempercepat penyelarasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
Desakan itu mengemuka dalam forum pembinaan pengurus Kadin daerah yang digelar di Kelurahan Tisnonegaran, Ahad, 26 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kadin dari sejumlah daerah di Jawa Timur, antara lain Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Malang.
Ketua Kadin Kota Probolinggo Roy Rianto Gunadi menilai implementasi TKDV di berbagai daerah masih berjalan lambat, meski pembentukannya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Menurut dia, percepatan pembentukan tim tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kompetensi, bukan hanya gelar. Dunia kerja menuntut keterampilan yang relevan,” kata Roy, Ahad, 26 April 2026.
Sebagai langkah awal, Kadin Kota Probolinggo menyiapkan program sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan vokasi. Program itu ditujukan agar lulusan memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, Kadin juga membuka peluang magang internasional ke sejumlah negara industri seperti Jerman dan Jepang. Menurut Roy, kesempatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar global.
Untuk jangka panjang, Kadin Kota Probolinggo merancang pendirian Kadin Institute sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja di kawasan Tapal Kuda. Lembaga itu diproyeksikan menjadi wadah pelatihan berbasis kebutuhan industri di wilayah timur Jawa Timur.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan kesenjangan kompetensi lulusan masih menjadi persoalan serius. Mengacu data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hanya sekitar 10 hingga 20 persen lulusan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Kondisi ini menjadi alarm serius. TKDV harus menjadi solusi untuk menyelaraskan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru,” ujarnya.
