PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden menerima laporan perkembangan program hilirisasi dan ketahanan energi nasional dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Usai pertemuan, Bahlil mengatakan salah satu agenda yang dibahas adalah evaluasi sejumlah proyek hilirisasi yang tengah berjalan. Salah satunya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara dan yang disebut telah rampung.
“Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti pada akhir Juli,” ujar Bahlil.
Selain hilirisasi industri, Presiden Prabowo juga meminta laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil menyampaikan pemerintah memastikan ketersediaan energi tetap berada dalam kondisi aman dengan cadangan energi rata-rata di atas 20 hari.
“Ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
Dalam rapat tersebut, persoalan kelistrikan juga menjadi perhatian. Bahlil menyebut pemerintah bersama telah melakukan evaluasi terkait sejumlah faktor yang memengaruhi kestabilan pasokan listrik, termasuk kebutuhan batu bara untuk pembangkit.
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara itu, penugasan pemerintah kepada perusahaan pemasok batu bara mencapai kisaran 180 hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah berjalan bersama PLN sekitar 134 juta ton.
Ia menjelaskan, persoalan yang sempat menjadi perhatian PLN bukan hanya jumlah pasokan, melainkan kebutuhan batu bara dengan kualitas kalori tertentu untuk proses pencampuran atau blending.
Pemerintah, kata Bahlil, telah mengambil langkah agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan. Selain membantu PLN, Kementerian ESDM juga membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
“Presiden mengarahkan kami segera memastikan langkah-langkah terukur agar tidak lagi terjadi persoalan seperti ini,” ujar Bahlil.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat agenda hilirisasi, memperkuat ketahanan energi, dan memastikan layanan listrik bagi masyarakat tetap stabil sebagai penopang pembangunan industri nasional.
