PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Lebih dari seribu relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo masih menunggu kepastian setelah operasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara sejak akhir Mei 2026. Meski sejumlah dapur telah melengkapi berbagai persyaratan yang diminta, status suspend sebagian SPPG hingga kini belum juga dicabut.
Para relawan yang sebelumnya setiap hari terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi bagi ribuan siswa kini harus menjalani masa tunggu tanpa kepastian. Kondisi tersebut tidak hanya menghentikan aktivitas dapur, tetapi juga berdampak pada penghasilan tambahan yang selama ini mereka peroleh.
Mama, nama samaran seorang relawan dari salah satu SPPG di Kecamatan Krejengan, mengatakan penghentian operasional dapur telah memengaruhi banyak keluarga. Menurut dia, para relawan bukan hanya menjalankan kegiatan sosial, melainkan juga mengandalkan penghasilan dari aktivitas tersebut untuk membantu kebutuhan rumah tangga.
“Yang dirugikan bukan hanya pengelola dapur. Ada banyak relawan yang selama ini ikut bekerja setiap hari. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ada yang punya anak sekolah, ada yang membantu kebutuhan rumah tangga dari penghasilan di sini,” kata Mama.
Keluhan serupa disampaikan Siti, relawan lain yang juga meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengatakan aktivitas di dapur MBG menjadi salah satu sumber pemasukan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Penutupan sementara dapur membuat penghasilan tersebut terhenti, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan.
“Mungkin bagi sebagian orang ini hanya relawan. Tapi bagi kami, ada penghasilan yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Saat dapur tutup, kami kehilangan itu. Sementara harga kebutuhan terus naik dan anak-anak tetap harus sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, para relawan mengaku sedih melihat dapur yang sebelumnya ramai aktivitas kini tidak lagi beroperasi. Rina, nama samaran relawan lainnya, mengatakan para pekerja dapur siap kembali bertugas kapan pun izin operasional diberikan. Menurut dia, fasilitas dan peralatan dapur telah tersedia, sementara tenaga relawan juga tetap siap bekerja.
“Biasanya sejak pagi dapur ramai. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, mengemas makanan. Sekarang semuanya sunyi. Rasanya sedih melihat tempat yang dulu penuh aktivitas menjadi kosong seperti ini,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menjelaskan bahwa proses pencabutan status suspend merupakan kewenangan langsung Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, keputusan pencabutan tidak dilakukan di tingkat daerah, melainkan diterbitkan oleh BGN setelah hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi.
“Pencabutan suspend itu langsung dari BGN. Setelah hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, BGN yang menerbitkan keputusan pencabutannya,” kata Pujo.
Ia menyebut hingga saat ini dua SPPG telah resmi kembali beroperasi setelah status suspend dicabut, yakni SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul. Kedua dapur tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya sesuai hasil verifikasi.
Meski demikian, proses pemulihan operasional belum sepenuhnya selesai. Dari 22 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara, masih terdapat lima unit yang belum mengajukan usulan pencabutan suspend. Kondisi tersebut membuat ribuan relawan yang terdampak masih harus menunggu kepastian untuk kembali bekerja.
Para relawan berharap percepatan pencabutan suspend dapat dilakukan terhadap SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan juga keberlangsungan ekonomi keluarga serta kelanjutan pelayanan pemenuhan gizi bagi ribuan siswa di Kabupaten Probolinggo.
