PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Bupati Probolinggo Mohammad Haris alias Gus Haris angkat bicara soal keluhan warga yang merasa penetapan desil kesejahteraan tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Ia menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Gus Haris seusai Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis, 20 Agustus 2026. Ia mengatakan penetapan desil bukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan BPS dan teman-teman pendamping karena ini ranahnya,” kata Gus Haris saat ditanya mengenai persoalan desil.
Menurut dia, meski penetapan data menjadi ranah BPS dan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap memiliki kepentingan untuk menyampaikan masukan. Terutama jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPS dan pemerintah pusat karena ini ranahnya, tapi kami berhak memberikan masukan. Agar nanti semua bantuan tepat sasaran,” ujar Gus Haris.
Polemik desil mencuat setelah sejumlah warga mengeluhkan status kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Salah satunya Marwan, warga Kecamatan Krucil, yang mengaku masuk desil 10 meski kondisi keluarganya jauh dari kecukupan.
Marwan mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti dampak penetapan desil. Namun, ia mengaku mulai menghadapi persoalan setelah Kartu Indonesia Pintar (KIP) anaknya bermasalah. Ia juga menyebut layanan BPJS keluarganya ikut terdampak.
“Saya tidak tahu apa efek dari desil itu, tapi kaget saja. KIP anak saya bermasalah karena kami masuk desil 10 dan BPJS pun begitu,” kata Marwan.
Bagi Marwan, masuk desil 10 menjadi persoalan karena kondisi keluarganya, menurut dia, justru jauh dari kecukupan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi masyarakat di lapangan sesuai dengan data yang digunakan.
Keluhan semacam ini menunjukkan pentingnya akurasi data kesejahteraan. Sebab, kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat berimbas pada akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, pendamping, dan pemerintah pusat menjadi penting untuk memastikan data diperbarui berdasarkan kondisi sebenarnya.
Gus Haris mengatakan pemerintah daerah akan tetap memberikan masukan dalam proses tersebut. Ia menegaskan tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang memang berhak.
Sementara itu, BPS Kabupaten Probolinggo saat dihubungi untuk meminta penjelasan mengenai penetapan desil dan keluhan warga hingga berita ini diturunkan belum memberikan respons.
