PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengkritik anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang dinilai justru memulai perang. Ia menilai kondisi tersebut menghambat upaya organisasi internasional itu dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertema “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?” di gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir turut menghadiri acara tersebut.
Guterres juga mendesak reformasi DK PBB karena komposisi anggota tetapnya dinilai tidak lagi mencerminkan realitas dunia saat ini. Lima negara yang memegang status anggota tetap adalah Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, dan Prancis.
“Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak,” kata Guterres.
Menurut dia, perubahan struktur DK PBB diperlukan agar lembaga tersebut lebih mampu menghadapi tantangan global. Komposisi yang ada dinilai belum mencerminkan perkembangan geopolitik serta kepentingan negara-negara di berbagai kawasan.
Guterres menyoroti tindakan sejumlah anggota tetap DK PBB yang, menurut dia, terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional. Situasi tersebut dinilai membatasi kemampuan PBB dalam menjalankan mandatnya untuk mendorong perdamaian dan keamanan dunia.
“Sayangnya, saat ini kita justru melihat anggota tetap Dewan Keamanan terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional, yang pada akhirnya sangat membatasi kemampuan PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia,” ujarnya.
Guterres juga menekankan pentingnya multilateralisme yang lebih inklusif dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Ia menyebut Indonesia memiliki peran penting untuk memastikan kepentingan negara-negara berkembang mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan internasional.
“Indonesia merupakan suara krusial dalam upaya ini, suara yang memahami bahwa kepentingan negara-negara berkembang harus didengar dan dihormati,” kata Guterres. Ia menambahkan bahwa para pemimpin Indonesia berulang kali menekankan perlunya multilateralisme yang lebih inklusif, tangguh, dan mampu menghasilkan dampak nyata.
