PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Pengadaan kendaraan dinas senilai Rp333,2 juta di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menuai sorotan. Paket pengadaan melalui penyedia Sun Star Motor itu tercatat memiliki status *Payment Outside System* atau pembayaran di luar sistem.
Berdasarkan data pengadaan yang ditelusuri, keterangan tersebut muncul pada kolom tahapan transaksi. Status itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran, dasar hukum, hingga kelengkapan administrasi pertanggungjawaban belanja daerah.
Pengadaan kendaraan dinas melalui metode *e-purchasing* pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, pembayaran di luar sistem membutuhkan penjelasan, terutama mengenai alasan transaksi tidak diselesaikan melalui mekanisme elektronik sebagaimana proses pemesanannya.
Sistem pengadaan elektronik dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah. Karena itu, setiap tahapan transaksi, mulai dari pemilihan produk, pemesanan, penerbitan dokumen hingga pembayaran, semestinya memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp333,2 juta, sejumlah aspek perlu diperjelas. Di antaranya kesesuaian harga dengan katalog elektronik, spesifikasi kendaraan, ketepatan nilai pembayaran, serta kelengkapan dokumen serah terima dan administrasi kendaraan dinas.
Ketua Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, Achmad, S.H., menilai status pembayaran di luar sistem tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar mekanisme transaksi dapat diuji dari sisi aturan maupun pertanggungjawaban keuangan.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apakah mekanismenya dibenarkan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan apakah seluruh dokumen transaksinya dapat ditelusuri? Jangan sampai digitalisasi hanya berhenti pada proses pemesanan, sementara akuntabilitas pembayarannya justru tidak transparan,” kata Achmad.
Ia juga meminta BPPKAD membuka dokumen pendukung pengadaan agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara proses pemesanan, pembayaran, dan realisasi belanja daerah.
Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aris Purwanto, saat dikonfirmasi mengenai status transaksi tersebut, mengarahkan agar pertanyaan disampaikan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Erik Subianto.
Erik menjelaskan pengadaan kendaraan dinas itu menggunakan dana pajak rokok. Menurut dia, pembayaran menunggu transfer dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika dana tersedia, masa berlaku transaksi pembayaran secara daring melalui e-Katalog telah kedaluwarsa sehingga pembayaran dilakukan di luar sistem.
“Pengadaan mobil tersebut berasal dari sumber dana pajak rokok. Sehingga proses pembayarannya menunggu transfer sumber dana tersebut dari provinsi. Pada saat pembayaran, proses pengadaan melalui e-Katalog untuk pembayaran secara online sudah kedaluwarsa, sehingga dilakukan pembayaran non-sistem,” ujar Erik.
Ketika ditanya mengenai dasar aturan pembayaran di luar sistem, termasuk kondisi dana yang disebut belum masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat pengadaan dilakukan, Erik menyatakan mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui e-Katalog.
“Secara sistem e-Katalog bisa,” katanya.
Penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai landasan ketentuan pembayaran non-sistem, batas waktu transaksi, serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terlebih, sumber dana yang digunakan disebut berasal dari pajak rokok yang penyalurannya menunggu transfer pemerintah provinsi.
Keterbukaan dokumen dan penjelasan teknis dari BPPKAD menjadi penting untuk memastikan pengadaan kendaraan dinas tersebut berjalan sesuai ketentuan. Publik juga perlu memperoleh kepastian bahwa transaksi senilai ratusan juta rupiah itu tercatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, dasar ketentuan pembayaran di luar sistem dan kelengkapan dokumen pendukung transaksi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
