PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo, Muhammad Safi’i, menilai tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan negara. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya unsur makar di balik peristiwa itu.
Safi’i menegaskan, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap komunikasi RI 1 tanpa prosedur hukum yang sah merupakan persoalan serius yang menyentuh langsung kewibawaan dan keamanan negara.
“Ini bukan persoalan sederhana. Yang menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau benar dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum, maka ini merupakan tindakan yang sangat serius. Kami melihat ada potensi persoalan yang lebih besar, bahkan perlu didalami apakah terdapat unsur makar di dalamnya,” kata Safi’i.
Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai persoalan teknis penggunaan perangkat intelijen. Aparat harus menelusuri tujuan, motif, serta kepentingan di balik dugaan tindakan tersebut.
“Pertanyaannya, untuk apa Presiden disadap? Siapa yang memerintahkan? Apa kepentingannya? Dan apakah ada agenda tertentu di balik tindakan tersebut? Semua harus dibongkar secara terang-benderang. Jangan sampai ada upaya menggunakan instrumen negara untuk kepentingan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Safi’i juga meminta penyidik tidak berhenti pada pihak yang diduga menjalankan penyadapan. Menurut dia, kemungkinan keterlibatan aktor intelektual maupun pihak yang memberikan perintah harus ditelusuri secara menyeluruh.
Ia menilai, jika penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat penegak hukum perlu mendalami penerapan ketentuan pidana makar.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya berhenti pada pelanggaran penyadapan ilegal. Jika ditemukan bukti adanya agenda untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur makar harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti mengancam konstitusi dan negara,” kata dia.
Safi’i menegaskan, KNPI Kabupaten Probolinggo mendukung penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih. Menurut dia, pangkat, jabatan, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
“Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kekuasaan. Siapa pun orangnya, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian, harus tunduk pada hukum. Kami meminta kasus ini dibongkar sampai tuntas demi menjaga demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan Republik Indonesia,” ujarnya.
