PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi komitmen bersama DPR dan pemerintah. Regulasi tersebut, menurut dia, telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Nasir mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis, 18 November 2026.
Menurut Nasir, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian seluruh tahapan legislasi hingga pengesahan. Ia berharap kehadiran regulasi itu tidak kembali tertunda sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.
Ia menegaskan, komitmen yang telah disampaikan pimpinan DPR bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan tanggung jawab institusi.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujarnya.
Nasir berharap persetujuan seluruh fraksi menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sebab, RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya masuk ke tahap pembahasan selanjutnya.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, Nasir mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka antara lain pakar, akademisi, mahasiswa, serta sejumlah elemen masyarakat yang memberikan masukan.
Ia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang turut mengawal proses legislasi tersebut.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi itu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Dalam kesempatan itu, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tingkat II.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Persetujuan tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.




