Oleh: Rasyid
Dikutip dari situs The Guardian, pada tanggal 28 Mei 2020 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa Israel akan berkomitmen untuk merealisasikan rencanamenganeksasi 20% wilayah Tepi Barat Palestina. Tentu saja hal ini jelas mengundang banyak kecaman dari berbagai pihak. Terlebih dunia saat ini sedang menghadapi situasi mencekam ditengah merebaknya wabah pandemi COVID-19.
Lantas mengapa Israel begitu bersikeras untuk mencaplok wilayah Tepi Barat di saat-saat seperti ini?
Hal ini tak lepas dari beberapa aspek yang sedang dan akan dihadapi Israel di tahun 2020 ini. Dilaporkan dari beberapa media Israel, bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang menghadapi tuduhan kasus korupsi yang ditujukan kepadanya. Netanyuhu didakwa telah melakukan penipuan, melakukan suap dan pelanggaran kepercayaan yang melibatkan beberapa teman-teman miliyardernya.
Kasus yang melibatkan pemimpin negeri Zionis ini jelas membuat pemerintah Israel mempercepat perealisasian aneksasi tersebut agar rencana yang sudah disusun lama tersebut tidak kacau balau. Selain itu hal ini juga dapat menjadi semacam pengalihan isu dimana kasus korupsi ini telah membuat sebagian kepercayaan publik berkurang terhadap Israel. Apalagi tekanan dari berbagai pihak juga semakin besar sehingga mereka harus tetap mempertahankan eksistensinya.
Selain itu di tahun 2020 juga pemilihan presiden Amerika Serikat akan dilaksanakan. Hal ini jelas akan menjadi tugas sulit bagi mereka menghadapi kontestasi politik negara adidaya di akhir tahun. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat yang juga menjadi calon Petahana Donald Trump mendukung rencana aneksasi tersebut. Dengan berdalih berusaha mewujudkan rencana perdamaian antara Palestina dan Israel, realisasi proyek kejam itu terus berjalan walaupun penolakan dari berbagai pihak lantang disuarakan,
Akan berakhirnya periode pemerintahan Trump jelas membuat Israel berusaha keras agar rencana ini tidak terkatung-katung dan tetap bisa direalisasikan. Apalagi berbagai konflik yang akhir-akhir ini terjadi di Amerika Serikat dikarenakan beberapa masalah seperti kasus rasisme yang menewaskan George Floyd telah mengubah peta perpolitikan di negeri Paman Sam itu. Kepercayaan publik yang yang terus jatuh terhadap Donald Trump juga telah mempengaruhi rencana percepatan realisasi pencaplokan wilayah Tepi Barat.
Apalagi jika dalam Pemilu 2020 nanti partai Republik dan Calon Petahananya Donald Trump mengalami kekalahan. Tentu saja apa yang akan mereka hadapi akan berbeda dan mungkin tak akan berjalan mulus seperti sebelumnya.
Penolakan dari Berbagai Pihak Terhadap Rencana Aneksasi
Beberapa negara di dunia sudah lantang menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana aneksasi itu. Bahkan negara-negara yang selama ini menyokong Israel juga dengan tegas menyerukan agar Israel menghentikan rencananya itu. Uni Eropa misalnya, mereka menyatakan bahwa rencana aneksasi yang akan Israel lakukan tidak sesuai dengan hukum internasional. Mereka juga telah menyampaikan dukungannya secara tegas terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.
Selain itu penolakan terhadap rencana itu juga datang dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania dan negara-negara lain yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Rento Marsudi berkomitmen untuk terus memperjuangkan hal-hak kemerdekaan terhadap rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri mengaku telah menyurati 30 negara-negara sahabat untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap rencana kejam Israel Tersebut.
