MPR Bahas Mekanisme Pemilihan Cawapres, Bambang Pacul Sebut Rapat Perdana Penuh Perdebatan

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Panitia ad hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertugas menyiapkan mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) menggelar rapat perdana pada Kamis, 19 November 2026. Rapat tersebut diwarnai perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan hingga pelantikan wakil presiden terpilih.

Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, mengatakan rapat perdana menghasilkan dua agenda utama yang akan disiapkan panitia.

Pertama, rancangan Ketetapan MPR RI tentang pengangkatan calon menjadi Wakil Presiden RI. Kedua, penyusunan mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden.

“Maka hasil yang pertama itu adalah rancangan Tap MPR RI tentang pengangkatan nanti calon menjadi Wapres RI. Itu satu. Yang kedua, yang kedua itu berisi mekanisme. Mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Baca juga  Sudaryono Prioritaskan Evaluasi Bahan Baku Program MBG untuk Cegah Keracunan

Menurut Bambang, panitia ad hoc juga akan merumuskan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pemilihan. Salah satunya apabila Presiden mengajukan dua nama calon, tetapi salah satu kandidat tiba-tiba menyatakan tidak bersedia.

Panitia juga perlu menentukan teknis penggunaan surat suara, termasuk apakah pemilihan dilakukan dengan cara mencentang, mencoblos, menandatangani, atau menggunakan cap jempol.

“Banyak perdebatan. Ini baru brainstorming. Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya,” ujar Bambang.

Ia mengatakan pembahasan akan berlangsung secara maraton agar seluruh ketentuan dapat diselesaikan. Dalam rapat perdana tersebut, perdebatan antarpeserta disebut berlangsung cukup intens.

Baca juga  BPS Apresiasi Keberanian Anies Cabut Izin Reklamasi

“Rapat dari waktu ke waktu jadi ini maraton. Harus selesai semua. Ini akan pertemuan maraton,” tuturnya.

Bambang juga menyinggung kemungkinan penggunaan mekanisme voting atau musyawarah mufakat dalam pemilihan cawapres. Namun, menurut dia, kedua mekanisme tersebut masih menjadi bahan perdebatan karena belum diatur secara terperinci.

Ia menegaskan setiap keputusan panitia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dituangkan dalam pasal-pasal aturan.

“Pokoknya kalau MPR rapat, waduh semua pegang buku, buka buku semua. Itu ngerinya. Jadi nggak ada orang yang berpendapat ‘Ini brainstorming’ nggak ada. Harus ada aksaranya dalam pasal,” kata Ketua DPP PDIP tersebut.

Panitia ad hoc MPR kini masih menggodok sejumlah ketentuan teknis dan hukum sebagai dasar pelaksanaan pemilihan serta pelantikan wakil presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *