PILIHANRAKYAT.ID, Pro-Kontra terus berlanjut terkait RUU KPK, sepertinya semua elemen berkomentar terkait RUU KPK.
Ihsanuddin seorang anggota DPRD Fraksi Gerinda Provinsi Jabar juga berkomentar, menurutnya Revisi UU KPK merupakan langkah untuk melemahkan KPK.
“Ada indikasi pelemahan terhadap KPK. Hal itu bisa dilihat dari daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK” Jelas Ihsanuddin di siaran persnya yang diterima redaksi
Pelemahan dapat dilihat dengan pemerintah menunjuk lansung anggota dewan pengawas KPK.
“Potensi pelemahan ini bisa dilihat dari DIM tersebut bahwa anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh pemerintah” tambahnya.
Pembentukan dewan pengawas KPK seharusnya bukan atas dasar tunjuk lansung daripemerintah melainkan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat anti korupsi.
“Padahal seharusnya
pembentukan dewan pengawas bagi KPK haruslah diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi.
Penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK” tegas Ihsanuddin.
“Saya secara pribadi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang pembahasannya tengah bergulir di DPR” imbuhnya. (Cipto/PR.ID)
