PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pada Kamis, 26 September 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, kebebasan berpendapat masyarakat harus dijaga dan dipertahankan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah tokoh di Istana Merdeka Jakarta. Para tokoh yang hadir terdiri dari budayawan, hingga ahli hukum, akademisi.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia. Bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hal dalam demokrasi yang harus terus kita jaga dan pertahankan,” ujar Jokowi.
“Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini,” lanjutnya.
Akan tetapi dihari yang sama Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 23.00 WIB, terjadi penangkapan seorang aktivis dan jurnalis Dandhy Laksono. Aparat menuduh kreator film dokumenter Sexy Killers ini telah menyebarkan kebencian.
Penangkapan dilakukan aparat, di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.
Sekitar pukul 22.30 WIB Dandhy baru tiba di kediamannya. Selang beberapa lama kemudian, terdengar ada tamu yang menggedor-gedor pagar rumah dan langsung dibuka oleh Dandhy.
Aparat membawa surat penangkapan dan sedikit menjelaskan bahwa postingan Dandhy di media sosial berpotensi memancing kebencian.
Polisi yang berjumlah 4 orang itu lantas membawa Dandhy dengan Fortuner bernomor polisi D 216 CC. Dandhy kabarnya dibawa ke Polda Metro Jaya.
“Penangkapan disaksikan oleh 2 satpam RT,” ujar salah satu kerabat Dandhy melalui telepon seluler.
Hal yang sama terjadi kepada wartawan Narasi TV Vany Fitria, yang telah mendapat prilaku buruk dan dirampas hpnya secara paksa oleh pihak polisi.
Bermula ketika Vany tengah meliput kerusuhan di sekitar Gedung DPR pukul pukul 20.00 WIB, Rabu (25/9/2019). Saat itu Vany melihat sejumlah polisi di depan Restoran Pulau Dua Senayan yang berusaha menghalau massa di sekitar flyover Bendungan Hilir.
“Jadi tepat di antara dua titik itulah (Resto Pulau Dua dan fly-over Bendungan Hilir), Vany mencoba mengambil gambar, beberapa detik kemudian, dari arah belakang seorang diduga anggota Brimob lain memukul badan Vany dengan tameng hingga ia nyaris terjengkang,” kata Zen sesuai pengakuan Vanny, lewat siaran pers diterima, Kamis (26/9/2019).
Pemimpin Redaksi Narasi TV, Zen RS, mengeluarkan surat edaran dan menuntut kepolisian untuk mengembalikan dan bukan mengganti telepon seluler milik Vany Fitria, wartawan Narasi TV.
Tidak hanya itu, demokrasi yang dijanjikan sebagai kebebasan berpendapat dan mengeluarkan aspirasi berbuntut lain, miris.
Di hari yang sama, di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, terjadi demonstrasi menolak RKUHP yang bermasalah. Tak disangka, aksi tersebut memakan korban dengan meninggalnya seorang mahasiswa jurusan Budidaya Perairan Universitas Halu Oleo angkatan 2016, Randi tewas ditembak di area dada kanan.
Berdasarkan informasi yang beredar dari para saksi mata, Randi diduga ditembak dari jarak dekat. Melihat bukti digital, ada luka berbentuk lingkaran di bagian dada kananya korban. Posisinya sekitar delapan sentimeter di bawah tulang selangkanya.
Dandhy Laksono, Vany Fitria dan Randi, adalah korban dari drama demokrasi pemerintah, kebebasan berekspresi dan berpendapat di negeri ini perlu dievaluasi. Takutnya, pemerintah pintar bicara demokrasi, tapi prakteknya oligarki.
Dan pertanyaannya sekarang benarkah negeri ini demokrasi dan bagaimana pemerintah menangani tindakan aparat/kepolisian yang melanggar lalu lintas demokrasi? (Anwar/PR.ID)
