Mahasiswa Dukung Omnibus Law Untuk Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Depok-Dosen Hukum dan Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundangan-undangan, Erfandi,SH,.MH, menyarankan pemerintah agar terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait omnibus law. Hal ini disampaikannya, pada saat mengisi acara di Diskusi Publik dengan tema,” Pangkas Regulasi, Permudah Investasi” yang di selenggarakan oleh Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) bersama Mahasiswa Universitas Pancasila, (Wahyudin, Koordinator Kaki Publik, di Ngop Dul Depok  (29/01).

Menurutnya, omnibus law secara hukum saat ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam pembentukan perundang-undangan. Sebab faktanya, omnibus law tidak memiliki dasar yang kuat atau ada di pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Saya hanya berpesan terkait dengan omnibus low ini janganlah tergesa-gesa untuk disahkan, hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Revisi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2109,” ujar Erfandi.

Sebab, terang Erfandi, omnibus law adalah sistem perundang-undangan yang di anut oleh Amerika, sedangkan di Indonesia sendiri saat ini masih menganut civil law sistem yaitu dimana pemerintah memproduksi begitu banyak undang-undang. Maka perlu adanya perampingan regulasi.

Baca juga  Ahirnya! MUI Setuju Ahok Menjadi Bos BUMN, Ini kata Anwar Abbas

“Menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini niatnya bagus. Dengan menciptakan banyak lapangan kerja, mempermudah perkembangan UMKM, dan lain sebagainya. Tapi ingat, niatnya yang sudah baik ini jangan sampe dilakukan dengan prosedur yang tidak baik, karena akan menghasilkan hasil yang tidak baik pula,” kata Erfandi.

Maka solusinya, jelas Erfandi, revisi dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundangan-Undangan dengan memasukkan substansi omnibus law.

Baca juga  Ditolak Ormas Saat Musda di Tegal, FPI Mengaku Dijamin Konstitusi

“Karena jika undang-undang tersebut tidak direvisi dulu, maka Pemerintah dalam hal ini presiden yang akan menerbitkan omnibus law, akan mendapat stigma negatif dari perspektif hukum, karena itu tadi tidak melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang,” terang Erfandi.

Disampaikan juga oleh Zaki Mahedra selaku Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, bahwa secara filososfi untuk menyusun undang-undang itu mesti berasal dari ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan menjadi pembukaan dan pasal-pasal dalan undang-undang.

“Menurut beberapa orang hari ini, dalam penyusunan undang-undang dianggap ribet karena memiliki turunan yang begitu banyak, bahkan jenjang hukumnya yang rumit. Sebagai  contoh adalah undang-undang perdagangan, yang mengatur banyak tentang perdagangan. Namun, pada undang-undang di daerah ada beberapa peraturan yang mengatur tidak bolehnya peredaran barang tertentu, seperti Jawa Tengah. Dimana disana  melarang adanya perdagangan alkohol. Nah hal ini menjadi contoh ketakutan bagi investor yang akan menanamkan modalnya ke daerah kita. Karena keterbatasanya daripada kebijakan kita saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu isi dari omnibus lolaw,” terang Zaki.

Baca juga  Ditolak Ormas Saat Musda di Tegal, FPI Mengaku Dijamin Konstitusi

Selain itu, Ia sampaikan juga bahwa investasi bukanlah satu-satunya dalam isu ini, karena masih banyak lagi yang menjadi dasar adanya penyederhanaan regulasi.

Namun, kata Zaki meski saat ini yang digaungkan adalah bertujuan untuk mempermudah investor. Tapi ini juga erat kaitannya dengan mengurus semua perizinan, baik bidang dagang atau apapun itu, seperti dalam pembuatan surat-surat menjadi mudah.

Selain itu, menurut Mulyadin, bahwa penyederhanaan regulasi yang saat ini dikenal dengan omnibus law masih dalam tahap proses pembahasan. Belum sampai pada tahap pembuatan draft Rancangan-Rancangan Undang-Undang.

“Jika ada draft yang beredar, kami pastikan itu hoax. Karena sampai saat ini di DPR belum menerimanya, dari pemerintah” ujar Mulyadin yang juga sebagai Tenaga Ahli di DPR RI.

Baca juga  20 April, Pimpinan Nazi Lahir.

Iqbal, Mahasiswa Universitas Pancasila, “Niat baik pemerintah untuk mempermudah segala urusan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa”, tandasnya.

(Aziz/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...