MPR Belum Ubah Jadwal Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, menanggapi catatan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengenai tenggang waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Irawan mengatakan ketentuan paling mendasar dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebut MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

” Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu mengatakan catatan Mahfud mengenai kewajiban pengajuan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang akan dipelajari Panitia Ad Hoc MPR.

Menurut dia, ketentuan tersebut akan menjadi salah satu materi pembahasan dalam rapat gabungan. Panitia Ad Hoc bertugas merumuskan mekanisme dan teknis pelaksanaan pemilihan wakil presiden.

Baca juga  Kementerian HAM Rekomendasikan BGN Bentuk Unit Pemulihan Korban MBG

Meski demikian, Irawan memastikan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 belum berubah. MPR masih akan mempertimbangkan pandangan Mahfud sebelum mengambil keputusan terkait mekanisme pelaksanaan sidang.

“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” ujarnya.

Irawan menegaskan MPR akan mencermati seluruh prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mahfud Soroti Aturan 14 Hari Kerja

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengingatkan MPR kemungkinan tidak dapat menggelar sidang pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026 apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran sesuai tenggat waktu.

Mahfud menyebut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta Tata Tertib MPR mengatur pengajuan dua nama calon wakil presiden dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang digelar.

Baca juga  Korpus SEMA PTKIN : kenaikan pajak 12 persen sebaiknyak dibatalkan

Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui akun X @mohmahfudmd pada Jumat, 20 November 2026. Mahfud meminta Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan ketentuan tersebut.

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Menurut Mahfud, penghitungan tenggang waktu 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Karena itu, ia menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan dengan waktu penyerahan dua nama calon oleh Presiden.

Mahfud mencontohkan, jika Prabowo menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, sidang pemilihan wakil presiden seharusnya digelar setelah terpenuhi tenggang waktu 14 hari kerja, yakni pada 10 Desember 2026.

“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur Mahfud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *