PILIHANRAKYAT.ID, YOGYAKARTA – Di tengah dinamika politik nasional yang kian kompleks, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) DIY menggelar diskusi publik dan konsolidasi bertajuk “Bangsa-Bangsa Dalam Bayang Negara Militer & Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Jumat (10/04). Forum ini menjadi ruang refleksi kritis bagi kader PMII DIY dalam membedah fenomena penyempitan ruang demokrasi.
Agenda dibuka oleh Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi. Ia menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan mandat intelektual organisasi untuk mengawal arah bangsa agar tidak tergelincir kembali pada pola-pola otoritarianisme.
Ketua PC PMII DIY, Muh. Faisal, dalam sambutannya melontarkan peringatan keras mengenai kondisi kedaulatan rakyat saat ini. Ia menilai ada ancaman serius ketika suara publik tidak lagi didengar dalam pengambilan kebijakan.
“Demokrasi tidak tumbuh dalam ruang terbuka, melainkan dalam ruang sunyi di mana suara rakyat perlahan kehilangan daya,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tugas sejarah mahasiswa hari ini adalah menjaga napas kritik agar tetap hidup. Menurutnya, supremasi sipil bukan sekadar jargon, melainkan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin mempertahankan jati diri demokrasinya.
Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga, Dr. Gugun El Guyani, S.H.I., LL.M., hadir sebagai pemateri pertama dengan membedah sejarah kelam Dwifungsi ABRI. Ia menggarisbawahi tren menipisnya ruang supremasi sipil yang terjadi belakangan ini.
“Ada indikasi melemahnya ideologi masyarakat kita. Kondisi ini menjadi celah yang sangat berbahaya, karena memberikan kesempatan bagi militer untuk kembali melakukan penetrasi ke dalam ruang-ruang sipil yang seharusnya steril dari pendekatan keamanan,” tegas Dr. Gugun.
Narasumber kedua, Sahabat Achmad Zuhri, M.I.Kom. (Pakar Komunikasi UIN Sunan Kalijaga sekaligus Sekjen Pergunu), memberikan perspektif komunikasi politik yang tajam. Ia menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia saat ini tampak kokoh secara prosedural, namun rapuh secara substansi.
Zuhri memaparkan bahwa saat ini terjadi dominasi narasi ‘stabilitas’ yang seringkali dijadikan alat untuk menyempitkan ruang kritik. “Kita sedang menyaksikan pergeseran bentuk militerisme dari masa Orde Lama hingga pasca-reformasi. Masalahnya kini jauh lebih halus; cara berpikir militer telah diadopsi menjadi cara berpikir negara dalam mengelola kekuasaan,” jelasnya.
Diskusi yang diwarnai dengan sesi tanya jawab interaktif ini diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk memperkuat barisan advokasi sipil. PC PMII DIY berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dan membentengi hak-hak masyarakat dari segala bentuk kebijakan yang bersifat komando dan represif.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan demokrasi dan keberlanjutan supremasi sipil di Indonesia.
