PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Probolinggo mulai menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Probolinggo, tim pansus menemukan indikasi ketimpangan alokasi anggaran hingga program yang dinilai belum tepat sasaran.
Ketua dan anggota pansus menyebut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Probolinggo secara menyeluruh. Sejumlah sektor dinilai belum menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran, meski telah dialokasikan dalam jumlah signifikan.
“Dari hasil pembahasan awal, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran antar program. Selain itu, beberapa kegiatan juga belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu anggota pansus dalam rapat tersebut, Rabu, 8 April 2026.
Pansus menilai, perencanaan program perlu diselaraskan lebih kuat dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga dampak nyata terhadap masyarakat, terutama pada sektor pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi warga Kota Probolinggo.
Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan segera menindaklanjuti catatan pansus tersebut. Rekomendasi resmi nantinya akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan program pada tahun anggaran berikutnya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sendiri merupakan bagian dari fungsi legislasi dan kontrol yang dijalankan DPRD sebagaimana diatur dalam mekanisme pemerintahan daerah. Evaluasi LKPJ menjadi instrumen penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang tepat.
