PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam merancang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Perubahan kelembagaan dinilai berisiko memicu pembengkakan belanja pegawai jika tidak dibarengi perhitungan fiskal yang matang.
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat, mengatakan perubahan SOTK sering kali berdampak pada penambahan jabatan struktural maupun fungsional. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada pos belanja pegawai.
“Setiap perubahan SOTK harus dikaji secara mendalam. Jangan sampai justru memperlebar struktur birokrasi tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Arief saat dihubungi wartawan Pilihanrakyat.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat, 16 Januari 2026.
Arief menegaskan, belanja pegawai semestinya tetap dijaga dalam batas proporsional agar ruang fiskal pemerintah daerah tidak tergerus. Ia menilai dominasi belanja pegawai dapat menghambat alokasi anggaran untuk sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat.
Peringatan serupa sebelumnya juga disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Dalam sejumlah evaluasi APBD, Kemendagri menekankan pentingnya menjaga belanja pegawai agar tidak melampaui batas aman, yakni sekitar 30 persen dari total anggaran daerah, demi menjaga kesinambungan pembangunan.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai laporan hasil pemeriksaan kerap menyoroti daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai. BPK menilai perubahan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil dan prinsip efisiensi.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Arief, meminta pemerintah Kabupaten Probolinggo menjadikan efisiensi dan peningkatan kinerja sebagai landasan utama dalam perubahan SOTK. “Orientasinya harus pada penguatan pelayanan publik, bukan sekadar penambahan struktur,” ujarnya.
