PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-IKASUKA (Ikatan Keluarga Alumni UIN Sunan Kalijaga) menggelar Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang membahas 3 (tiga) point penting, mulai dari usulan program strategis tahun 2020, penguatan organisasi dan kelembagaan, serta rekomendasi IKASUKA dalam merespon situasi politik mutakhir.
Rapimnas tersebut diselenggarakan di Mercure Jakarta Batavia Hotel. Agenda yang dilaksanakan dari Sabtu-Minggu 14-15 Desember dihadiri oleh 11 Ketua dan Sekretaris IKASUKA Provinsi dan 27 IKASUKA Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam sambutannya Sekjend IKASUKA menyampaikan bahwa penyelenggaran Rapimnas bertujuan untuk menyampaikan progress report Rapimnas yang diselenggarakan pada tahun 2018-2019. Selain itu, harapan dari penyelenggaraan Rapimnas tahun ini dapat menghasilkan program strategis dan penguatan kelembangaan IKASUKA.
“Selain sebagai wadah silaturrahmi antara pengurus pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, Point penting Rapimnas adalah ingin menyampaikan beberapa capaian hasil rekomendasi Rapimnas tahun sebelumnya. Serta dapat menghasilkan gagagasan baru dalam perjalanan IKASUKA kedepan”, Ungkap Abdur Rozaki yang kesehariannya aktif sebagai Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menyambut baik penyelenggaran Rapimnas IKASUKA. Beliau bangga dan bersyukur dengan adanya IKASUKA di berbagai daerah. Harapannya dengan adanya IKASUKA dapat menjadi wadah berjejaring antar alumni sesuai dengan passionnya masing-masing.
“Dengan adanya IKASUKA silahkan berjejarig, pengusaha dengan pengusaha, sedangkan yang akademisi juga dengan akademisi atau yang lainnya, Ungkapnya pada saat memberikan sambutan pembuka.
Penyelenggaraan Rapimnas IKASUKA menghasilkan beberapa rekomendasi. Adapun hasil rekomendasi Rapimnas IKASUKA dalam merespon situasi politik mutakhir sebagai berikut :
- Pemerintah Indonesia harus bersungguh-sungguh memberikan akses kepada seluruh rakyat dalam pembangunan dan pemerataan.
- Kebijakan mengatasi radikalisme harus dilaksanakan secara proporsional dan berimbas langsung pada titik temu berbagai elemen masyarakat dan tidak menyingkirkan kelompok masyarakat tertentu.
- berbagai ormas keagamaan untuk menguatkan pandangan dan komitmen pelaksanaan Islam rahmatan lil ‘alamin.
- Mendistribusikan kebijakan untuk kepentingan pelayanan kepada seluruh rakyat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
- Pembangunan harus diselenggarakan secara inklusif, melibatkan berbagai unsur masyarakat.
- Kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menguatkan keadilan ekonomi.
- Pemerintah agar melakukan reformasi kebijakan pendidikan. Tidak hanya tertuju kepada akses pendidikan yang luas, tetapi juga penguatan kualitas SDM dengan memperhatikan perkembangan Revolusi Industri 4.0
- UU Pesantren harus menjadi upaya pengakuan negara, tindakan afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren. UU Pesantren tidak boleh menjadi pintu masuk negara untuk melakukan intervensi, politisasi, dan mengurangi independensi pesantren.
- IKASUKA harus menjadi organisasi yang solid dan selalu berkontribusi bagi pencapaian cita-cita berbangsa dan negara.
- UIN Sunan Kalijaga membentuk tim peneliti untuk mengkaji isu-isu dan kebijakan strategis di level nasional seperti UU Pesantren, UU Jaminan Produk Halal, dan regulasi lainnya.
(Tim Redaksi/PR.ID)
