PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya-Ribuan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (19/6/2025). Mereka memprotes keras kebijakan penindakan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan maraknya pungutan liar yang mereka alami di jalan.
Sejak pagi, massa sopir mulai memadati beberapa titik strategis di Surabaya, termasuk Jalan Ahmad Yani, Bundaran Waru, hingga Jalan Pahlawan. Mereka datang dengan membawa ratusan armada truk, sebagian bahkan memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Bambang Suroso, mengatakan bahwa para sopir tidak menolak aturan ODOL, namun pelaksanaannya dinilai merugikan pihak sopir kecil.
“Kami minta operasi ODOL dihentikan sementara sampai ada regulasi yang jelas dan adil. Selama ini, hanya kami yang jadi korban, sementara perusahaan besar tidak tersentuh,” ujar Bambang
Tak hanya itu, para sopir juga menuntut pemerintah menindak tegas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas dan preman di jalanan.
“Kami bekerja untuk keluarga, bukan untuk setor ke pungli. Pungli ini sudah seperti budaya. Negara harus hadir untuk memberantasnya,” tegas Bambang.
Dalam aksinya, massa juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.200 meter dan membawa replika keranda jenazah bertuliskan “Keadilan Telah Mati”, sebagai simbol matinya perlindungan hukum bagi sopir kecil.
Perwakilan Pemprov Jatim, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dwi Wahyudi, menerima delegasi sopir untuk berdialog. Pemprov berjanji akan menampung seluruh aspirasi dan menyampaikannya langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Kami akan segera tindak lanjuti semua aspirasi ini. Pemerintah tidak tutup mata,” ucap Dwi Wahyudi
Aksi ini dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP untuk mencegah kemacetan lebih parah di pusat Kota Surabaya. Meski demikian, arus lalu lintas sempat tersendat karena banyaknya kendaraan besar yang parkir di badan jalan.
Para sopir mengancam akan melakukan aksi lanjutan dan bertahan di depan kantor gubernur hingga tiga hari ke depan jika tuntutan mereka tidak direspons secara konkret.
