PILIHANRAKYAT.ID, Semarang-Gelombang protes dari para sopir truk terhadap kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) akan kembali terjadi di Jawa Tengah. Ribuan sopir truk dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan pada Selasa, 24 Juni 2025, untuk menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan penerapan aturan ODOL yang dinilai tidak adil.
Aksi ini akan dipusatkan di Kota Semarang, tepatnya di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi, dan Gedung DPRD Jateng. Selain itu, aksi serentak juga direncanakan berlangsung di beberapa kabupaten seperti Blora, Kendal, Pati, Demak, Kudus, Rembang, dan Jepara.
Menurut Koordinator aksi, Rendi Hartono, unjuk rasa ini adalah lanjutan dari kekecewaan para sopir yang merasa kebijakan ODOL diterapkan tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap pelaku transportasi kecil.
“Kami tidak menolak aturan ODOL, tapi kami menolak ketimpangan. Yang kecil langsung ditindak, yang besar seolah aman-aman saja. Kami minta keadilan dan solusi, bukan cuma sanksi,” tegas Rendi dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, sedikitnya 500 sopir dari Blora akan membawa 250 truk ke Semarang. Sementara dari Pati, ada 18 sopir dengan 12 truk, dan sekitar 1.000 truk lainnya dari wilayah sekitar juga diperkirakan akan ikut berkumpul di Ibu Kota Provinsi.
Polrestabes Semarang menyatakan telah menyiagakan lebih dari 1.000 personel untuk mengamankan aksi tersebut. Rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan, termasuk pengalihan arus kendaraan umum ke jalur alternatif demi menghindari kemacetan parah.
Kapolresta Pati mengimbau para peserta aksi agar tetap tertib dan tidak melakukan pemblokiran jalan utama yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Salah satu perwakilan sopir, Farid Hidayah dari komunitas Gabungan Sopir Jawa Tengah (GSJT), menambahkan bahwa tuntutan utama mereka adalah revisi kebijakan ODOL yang lebih realistis.
“Kami mendukung keselamatan jalan, tapi aturan harus bisa dijalankan. Jangan hanya memberatkan sopir kecil. Pemerintah juga harus turun tangan bantu pengusaha kecil untuk peremajaan armada,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana aksi tersebut.
