PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Dua dekade setelah wafatnya Presiden ke-2 Republik Indonesia, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mencuat. Usulan ini datang dari sejumlah pihak, terutama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur, yang menilai jasa Soeharto terhadap pembangunan dan stabilitas negara layak diabadikan dalam sejarah bangsa.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa Soeharto berperan besar dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi maupun pertahanan,” ujar Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur, Kamis (23/10).
Usulan Lama yang Tak Pernah Padam
Pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto bukan hal baru. Nama mantan penguasa Orde Baru itu sudah beberapa kali masuk daftar tokoh yang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Tahun ini, usulan itu kembali diajukan dan disebut tengah dalam proses kajian administratif.
Proses penetapan gelar pahlawan nasional mengikuti mekanisme berlapis: dimulai dari pengajuan daerah, penilaian TP2GP, rekomendasi Dewan Gelar, hingga keputusan akhir di tangan Presiden. Namun, hingga kini, belum ada kepastian apakah Soeharto benar-benar akan mendapatkan gelar tersebut.
Antara Jasa dan Luka
Bagi sebagian kalangan, Soeharto adalah simbol kemajuan ekonomi, stabilitas, dan disiplin pemerintahan. Namun, bagi sebagian lain, namanya lekat dengan represi politik, pembungkaman pers, dan pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru.
“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto berarti mengabaikan penderitaan korban pelanggaran HAM dan menodai semangat reformasi,” kata salah satu aktivis 1998
Sementara sejarawan Universitas Gadjah Mada menilai, secara formal Soeharto memenuhi syarat administratif untuk menjadi pahlawan nasional karena kiprahnya dalam TNI dan perannya menjaga keutuhan bangsa pasca-1965. “Namun sejarah tidak hitam putih. Kita tidak bisa menutup sisi gelap masa pemerintahannya,” ujarnya
Politik Memori
Polemik soal gelar pahlawan untuk Soeharto bukan sekadar soal penghargaan, tapi juga pertempuran memori sejarah. Dalam masyarakat yang masih berusaha berdamai dengan masa lalu, setiap pengakuan resmi dari negara memiliki makna simbolik yang besar.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang berjasa, tapi bagaimana bangsa ini mau mengingat masa lalunya,” kata sejarawan dari LIPI.
Menunggu Sikap Istana
Kementerian Sosial memastikan semua usulan gelar pahlawan akan melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan aspirasi publik. “Keputusan akhir tetap di tangan Presiden,” kata Wakil Menteri Sosial, Kamis (23/10).
Hingga kini, Istana belum memberikan tanggapan resmi. Namun, di tengah perdebatan yang kian hangat, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: apakah bangsa ini siap menutup bab panjang Orde Baru dengan penghargaan, atau justru memilih mengingatnya sebagai pelajaran sejarah yang tak boleh terulang?
