News  

Kaisar Peringatkan Dampak Lonjakan Harga Plastik ke UMKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti lonjakan harga bahan baku plastik yang dinilai kian menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir disebut telah mendorong banyak pelaku usaha ke kondisi bertahan.

Kaisar menyebut kenaikan harga plastik berkisar antara 30 hingga 100 persen. Ia menilai kondisi tersebut bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan.

Ia menjelaskan, gangguan pasokan dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi bahan baku melalui jalur strategis Selat Hormuz. Indonesia, yang masih bergantung pada impor bahan baku plastik, ikut terdampak oleh tersendatnya rantai pasok tersebut.

Baca juga  Faisol, 150 Sak Semen Untuk MWC NU Leces

Data yang dihimpun menunjukkan harga plastik rata-rata naik hingga 50 persen, bahkan pada jenis tertentu mencapai dua kali lipat. Kenaikan ini turut dipicu oleh melonjaknya harga nafta—bahan dasar plastik—dari sekitar US$630 per ton menjadi US$917 per ton dalam kurun kurang dari dua bulan.

Dampak kenaikan harga mulai dirasakan di tingkat daerah. Pelaku UMKM minuman di Salatiga dilaporkan mengalami penurunan omzet hingga 40 persen. Sementara itu, produsen keripik harus menanggung kenaikan biaya kemasan dari Rp34.000 menjadi Rp50.000 per unit, yang menggerus margin keuntungan secara signifikan.

Baca juga  21 Orang Terseret Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Termasuk Anggota DPRD dan Politisi Partai Besar

Kaisar menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia memperingatkan, tanpa intervensi kebijakan yang cepat, tekanan terhadap UMKM berpotensi meluas dan memperlemah daya tahan sektor tersebut dalam waktu dekat.

Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, untuk segera mengambil langkah mitigasi. Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, dinilai penting untuk meredam dampak krisis bahan baku ini.

“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan konkret agar pelaku UMKM tidak semakin tertekan oleh lonjakan biaya produksi,” kata Kaisar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *