BGN dan Kementerian Keuangan Bahas Efisiensi Anggaran serta Penguatan Tata Kelola Program Gizi

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang bersama dua Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program BGN agar berjalan lebih optimal hingga tingkat lapangan. Pemerintah menilai pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program prioritas nasional dapat memberikan manfaat maksimal.

Salah satu pembahasan utama yakni penataan ulang atau refocusing anggaran. Langkah ini dilakukan dengan menyelaraskan kembali alokasi dana agar lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga  Pemprov Jatim Revitalisasi 22 SMA, SMK, dan SLB di Pasuruan–Probolinggo

Selain efisiensi anggaran, BGN dan Kementerian Keuangan juga membahas pemanfaatan infrastruktur pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan. Salah satunya dengan melibatkan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota dalam membantu pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keterlibatan KPKNL diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi dan memastikan fasilitas pelayanan gizi yang dibangun sesuai standar yang ditetapkan. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Baca juga  Raja Sejagat, Dari Dieng Ke Pasal Penipuan

Dalam pertemuan itu juga dibahas peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para kepala SPPG. BGN akan mendorong pelatihan terkait pertanggungjawaban keuangan agar pengelolaan dana di tingkat pelaksana memiliki standar akuntabilitas yang lebih baik.

Melalui sejumlah langkah tersebut, BGN berharap pelaksanaan program gizi nasional dapat semakin efektif, mulai dari pengelolaan anggaran hingga implementasi di lapangan. Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *