Komisi IX Minta Pemangkasan Anggaran MBG 2027 Tak Kurangi Kualitas dan Keamanan Program

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 tidak berdampak terhadap kualitas makanan maupun keamanan pelaksanaan program. Ia menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan manfaat yang diterima masyarakat.

Yahya mengatakan penurunan anggaran Badan Gizi Nasional harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. Menurut dia, kualitas menu serta aspek keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas agar program MBG berjalan sesuai tujuan.

Ia juga berharap tidak ada pengurangan alokasi untuk komponen utama program, yakni biaya makanan sebesar Rp10 ribu per porsi, biaya operasional Rp3 ribu, dan insentif Rp2 ribu. Menurutnya, komponen tersebut penting untuk menjaga mutu layanan kepada para penerima manfaat.

Baca juga  Presiden Menerbitkan Grasi, Ray Rangkuti; Presiden Jokowi Tidak Komitmen Dalam Membasmi Orang Korupsi

Selain itu, Yahya menilai skema insentif bagi mitra penyelenggara perlu dievaluasi. Ia mengusulkan agar besaran insentif disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani, bukan diberikan secara tetap tanpa mempertimbangkan kapasitas layanan.

Yahya juga meminta penurunan anggaran tidak mengurangi jumlah penerima manfaat yang telah ditargetkan pemerintah. Ia mendorong BGN meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama setelah lembaga tersebut diterpa kasus dugaan korupsi yang berdampak pada kepercayaan publik.

Baca juga  Di Penghujung Tahun 2019, Prabowo Mengunggah Dirinya Bersama Dengan Jokowi

Menurutnya, transparansi menjadi langkah penting untuk memulihkan citra BGN. Ia juga meminta evaluasi internal dilakukan terhadap pegawai yang dinilai bermasalah agar tata kelola program MBG semakin akuntabel.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan anggaran MBG pada 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp174 triliun dari Rp268 triliun pada 2026. Menurut Said, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekitar 21 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta cakupan layanan bagi sekitar 84 juta siswa, termasuk kebutuhan intervensi kesehatan seperti penanganan stunting dan ibu hamil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *