PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan telepon seluler atau handphone (HP) gratis yang diwacanakan pemerintah tidak akan diberikan kepada semua masyarakat. Calon penerima akan diprioritaskan bagi warga yang belum memiliki HP, dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan data terbaru.
“Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki,” ujar Gus Ipul saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kriteria penerima bantuan tersebut.
Menurut dia, rencana pembagian HP gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital. Fasilitas ini diharapkan memudahkan warga mengakses layanan publik, termasuk perbankan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Gus Ipul menjelaskan, penentuan penerima bantuan akan mengacu pada data perlindungan sosial yang terus diperbarui. Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta data biometrik untuk meningkatkan akurasi identitas penerima.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini masih ditemukan persoalan ketidaksesuaian antara data penerima yang tercatat berdasarkan nama dan alamat dengan orang yang benar-benar menerima bantuan di lapangan.
Meski begitu, Gus Ipul belum merinci kriteria final penerima HP gratis. Besaran anggaran, sumber pendanaan, dan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengadaan perangkat tersebut juga belum ditetapkan.
“Wah itu belum tahu ya, nanti dilihat dulu kondisinya,” kata Gus Ipul saat ditanya mengenai kebutuhan anggaran program tersebut.
Ia juga belum memastikan apakah program itu akan mulai direalisasikan pada 2026. Menurut dia, pelaksanaan bantuan masih menunggu perkembangan pembahasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan khusus lintas kementerian mengenai program tersebut pun belum dilakukan.
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial akan terlibat dalam koordinasi pelaksanaan apabila program tersebut direalisasikan. Namun, pembagian peran antarinstansi masih bergantung pada keputusan pemerintah.
Selain mendukung akses layanan digital, pemerintah juga berupaya memperbaiki data penerima bansos. Gus Ipul mengatakan, pembaruan data dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru.
Ia mengajak masyarakat ikut mengoreksi data apabila menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, keterbukaan terhadap pembaruan data penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi syarat.
“Ayo ini dikoreksi. Banyak sudah yang mengkoreksi, banyak juga yang mulai mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujar Gus Ipul.
