PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa, 10 November 2026. AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.
Sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri itu dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada 20.10 WIB. Meski dijatuhi sanksi pemecatan, AS mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan akses perangkat teknologi kepolisian yang diduga tidak sesuai prosedur dan dilakukan secara tidak profesional.
Menurut Johnny, keputusan itu menjadi bagian dari upaya Polri menegakkan disiplin dan kode etik tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Johnny dalam keterangannya, Selasa.
Sidang dipimpin Komisaris Jenderal Rudi Darmoko, dengan Inspektur Jenderal Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya turut terlibat dalam pemeriksaan perkara tersebut.
Johnny mengatakan pengajuan banding oleh AS akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga memastikan pemeriksaan terhadap anggota lain yang diduga melakukan pelanggaran etik tetap berlanjut.
Polri, kata dia, menjadwalkan sidang etik berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaan sidang tersebut akan disampaikan kepada publik.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau jalannya persidangan. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan kehadirannya bertujuan memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur dan hak setiap pihak terpenuhi.
Anam menilai persidangan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi dan alat bukti.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan akuntabilitasnya terjaga,” ujar Anam.
Di luar perkara etik AS, Polri juga tengah mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Johnny menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menelusuri informasi tersebut.
Sementara itu, penyelidikan dugaan *illegal tapping*, *illegal access*, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dalam perkara tersebut.
Johnny meminta masyarakat mengawal proses penyelidikan yang masih berlangsung. Ia menyatakan Polri berkomitmen melakukan pembenahan internal dan menindak setiap personel yang terbukti melanggar aturan.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” kata Johnny.
