PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan dua lembaga peradilan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kedua putusan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *final and binding*, sementara putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah berkekuatan hukum tetap.
Yusril menjelaskan, tidak ada pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Ia juga menilai Gibran tidak dapat mengajukan banding lantaran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak yang ikut berperkara.
Yusril menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan PK. Kementerian tersebut justru diperkirakan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran terkait langkah hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Namun, ia disebut meminta waktu untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memohon kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan dokumen tersebut melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, langkah Gibran untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN menjadi perhatian, di tengah pernyataan pemerintah bahwa putusan MK dan MA sebelumnya telah bersifat final.
