PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi tersebut dinilai diperlukan untuk memperjelas kewenangan lembaga negara, mekanisme perizinan, hingga sanksi terhadap pihak yang menyalahgunakan penyadapan.
TB Hasanuddin mengatakan Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
Menurut dia, kewenangan penyadapan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Usulan pembentukan RUU tersebut juga diharapkan menjadi tindak lanjut atas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” ujarnya.
TB Hasanuddin mengatakan dasar hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan sudah tersedia. Kini, menurut dia, pemerintah dan DPR perlu menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan legislasi.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” kata dia.
Ia juga menyoroti kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung.
Menurut TB Hasanuddin, kewenangan lembaga-lembaga tersebut perlu disertai pembatasan dan pengawasan yang tegas. Setiap operasi penyadapan, kata dia, harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, RUU Penyadapan perlu mengatur sejumlah aspek, mulai dari kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, hingga pengelolaan hasil penyadapan. Regulasi tersebut juga harus memuat mekanisme pengawasan untuk melindungi hak privasi masyarakat.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” ucapnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
