PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta – Sejumlah pemuda dari Sekolah Politisi Muda (SPM), menyelenggarakan Webinar nasional yang dihadiri oleh 38 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, pada Senin malam (31/01/2022).
Acara Webinar ini dimoderatori oleh Muhammad Zuhdan, yang juga merupakan pengelola program Sekolah Politisi Muda (SPM) dari Yayasan Satunama, Zuhdan memandu Webinar selama 2 jam, dan dimulai pada pukul 19.30 WIB hingga 21.30 WIB.
Peserta webinar ini meliputi dari daerah Yogyakarta, Bekasi, Situbondo, Makassar hingga Papua Barat, yang merupakan salah satu bentuk kemandirian pembelajar di program SPM lintas partai politik yang dibagi menjadi 3 kelompok kerja, sebagai persyaratan ‘road to wisuda’ untuk SPM Angkatan ke-5.
Kelompok 3 yang terdiri dari Vicko Karta Prabawa dari Partai Amanat Nasional (PAN) DIY, Anton Soejarwo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DIY, Elys Sholihatul Azizah dari PKB Jawa Tengah dan Hamidah dari PKB Pangandaran-Jawa Barat, Wedar Febi dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Situbondo dan Indha Aulia dari Nas-Dem Makassar, menjadi kelompok terakhir yang menutup rangkaian webinar dengan mengambil topik akhir dalam Menilik Kandidat Presiden 2024-2029.
Dalam Webinar kali ini Muhammad Hanifuddin (Pilitical Literacy Institute) dan Heroik M. Pratama (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi-Perludem) hadir sebagai pembicara.
Hanif, sebagai peneliti muda menyatakan pentingnya publisitas kandidat Capres Pemilu 2024 dalam strategi komunikasi politik ke depan. Publisitas menjadi kunci yang bisa mengantarkan kandidat Capres dan Cawapres dalam mendulang kemenangan.
Ditambah dengan kekuatan Lembaga survey yang semakin mengerucutkan beberapa nama, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudoyono, Erick Tohir, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Tri Rismaharin, hingga Khofifah Indar Parawansa.
Pada simulasi 10 nama misalnya, Charta Politika Indonesia (2021) merilis Ganjar Pranowo (26%), mendapatkan elektabilitas tertinggi, disusul berikutnya oleh Anis Baswedan (17,8%) dan Prabowo Subianto (17,5%). Hanya saja, sejauh ini belum ada bakal kandidat yang memiliki electoral di atas 30%.
Tentu saja nama-nama ini belum menjadi jaminan akan lolos sebagai Capres maupun Cawapres meskipun hamper keseluruhan kandidat ‘mendadak menjadi Youtuber’ dengan nama akun masing-masing, apabila secara publisitas tidak dikelola dengan baik. Apalagi saat ini media social sangat memainkan peran dan kekuatan politik pada Pemilu mendatang dengan jumlah pemilih muda yang merupakan 60% dari total suara pemilih.
Prediksi berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu serentak 2019, pemilih berusia 20 tahun mencapai 17.501.278 orang, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang.
Heroik Pratama, sebagai peneliti muda Perludem lebih menyoroti pada sistem yang berlaku dalam penentuan Capres dan Cawapres mendatang. ‘Ada banyak sekali persyaratan umum pendaftaran calon diberbagai negara, termasuk Indonesia lengkap dengan kriteria elektabilitas.
Hal ini tentu saja memiliki dampak terhadap jumlah calon, baik pada sistem plurality (dengan prinsip the winner takes all), maupun majority runoff (kesempatan kedua di putaran kedua; 50+1), dimana pada putaran pertama Capres akan jauh lebih banyak dan terfragmentasi ke banyak partai’.
Dalam hal ini, Heroik Pratama juga menyoroti syarat pencalonan Capres dan Cawapres berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemilu, mulai dari syarat administratif Capres Cawapres hingga tata cara Pemilu dan sistem presidential threshold sebagai syarat minimal perolehan suara pasangan calon untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilu (50%+1). Skema koalisi antar partai secara sukarela menurutnya akan tetap bisa terbangun bahkan tanpa melihat komposisi perolehan kursi pada pemilu sebelumnya.
Beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta diantaranya adalah dari 10-15 kandidat Capres dan Cawapres 2024-2029 akan mengerucut pada dua nama yang manakah secara prediksi, soal kemungkinan koalisi, sistem presidential threshold hingga bagaimana melakukan edukasi politik yang tepat bagi masyarakat awam agar tidak keliru dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan, seperti yang diungkapkan Pak Nani salah satu peserta webinar yang merupakan seorang guru dari Papua Barat.
Sebagai panitia penyelenggara webinar, Vicko Karta Prabawa dari Partai Amanat Nasional (PAN) DIY mengungkapkan tujuan webinar kali ini sebenarnya menjadi bagian dari edukasi politik untuk masyarakat Indonesia secara luas. ‘Bagaimanapun juga melihat kepemimpinan Capres Cawapres ke depan bukanlah hal mudah. Akan tetapi, ini penting diedukasi agar masyarakat tepat memilih pemimpinnya’. Hal senada juga diungkapkan oleh Anton Soejarwo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DIY, yang lebih menyoroti tentang pentingnya publisitas dibandingkan publikasi sang Capres dan Cawapres untuk membangun pola pencalonan. Prediksi Pemilu 2024 menurutnya justru akan menjadi peluang politisi muda yang sudah saatnya masuk dalam bursa pencalonan.
Sekolah Politisi Muda (SPM), sebagai program yang dikelola oleh Yayasan Satunama diharapkan menjadi penggodokan atau merupakan kawah candradimuka bagi generasi muda millennial maupun Gen Z, dimana merupakan pemegang kunci kesuksesan Pemilu 2024. Soal siapa Presiden dan Wakil Presiden mendatang, kita mulai bisa melakukan penjajakan dimulai dari sekarang, melihat dan menakar dari a) cara dan keterampilan berkomunikasi; b) kemampuan intelektual; c) berhubungan dengan orang lain atau dengan publik luas; d) kemampuan leadership/kepemimpinan dan memotivasi;
e) memiliki passion yang kuat; dan f) memiliki keyakinan (conviction) yang kuat akan apa yang diyakini atau ideologi.
Nor Qomariyah, salah satu pelaksana program Sekolah Politisi Muda (SPM) Yayasan Satunama juga mengungkapkan pentingnya bagi anak-anak muda yang berasal dari lintas partai politik harus berperan serta, ikut aktif, sehingga tidak skeptis terhadap politik da bahkan apriori, meski berada di tengah oligarki, diwarnai patronase, dan didominasi oleh elit partai politik. ‘Ini merupakan media yang tepat dan edukatif guna menyongsong Pemilu 2024, menempatkan Capres dan Cawapres yang tepat dan tentu saja public berhak menilai elektabilitas masing-masing kandidat’.
Webinar ini ditutup dengan closing statement dari kedua pembicara yang lebih pada ungkapan positif dan optimisme masyarakat Indonesia, terutama kader muda dari lintas partai yang ikut dalam program Sekolah Politisi Muda (SPM). Tetap saja harus ada programmatic dan preferensi selain modal elektabilitas partai politik dalam penentuan bursa pencalonan Capres dan Cawapres 2024-2029. (PR/Anton)
